Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Online Di Kantor Pertanahan - Zakiyyah, Fatimah (al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2018)
Abstract: Decision Ratio of the Supreme Court. 1563K/PDT/2010 rejected the plaintiffs' arguments (Wati Rachmawati and Herizal Febriansyah) regarding the legal defects of APHT because the PPAT transmits APHT files more than 7 (seven) days after the file that has been signed is contrary to article 13 of UUHT. However, the Supreme Court, in its verdict, rejected the arguments of the appeal from Wati Rachmawati and Herizal Febriansyah with the consideration that the appellant of appeal can not prove his or her arguments. It means that if the appellant can prove the delay in sending the file in APHT and the lawsuit is granted because Wati Rachmawati and Herizal Febriansyah are not the parties that have to prove but PPAT which makes APHT. PPAT who is late in submitting the deed of granting mortgage rights can be said to commit an unlawful act that violates the provisions of article 62 of PP. However, if it fails to prove, the PPAT can not be held liable in the form of compensation on the basis of having committed the act unlawfully as article 1365 Civil Code, due to the element of loss and the causal relationship between the act and the resulting loss is not met. Keywords: Liability, Land Acquisition Officer, Late Registration of Deed of Grant Rights Abstrak: Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/PDT/2010 yang menolak dalil-dalil penggugat (Wati Rachmawati dan  Herizal  Febriansyah) mengenai cacat hukum APHT karena PPAT mengirimkan berkas APHT lebih dari 7 (tujuh) hari setelah berkas ditandatangani bertentangan dengan ketentuan pasal 13 UUHT. Namun Mahkamah Agung dalam putusannya menolak dalil-dalil kasasi dari Wati Rachmawati dan  Herizal  Febriansyah dengan pertimbangan pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, yang berarti bahwa jika pemohon kasasi dapat membuktikan keterlambatan pengiriman berkas dalam APHT, maka gugatan dikabulkan, karena yang dibebani pembuktian bukan Wati Rachmawati dan  Herizal  Febriansyah, melainkan PPAT yang membuat APHT. PPAT yang terlambat mengirimkan akta pemberian hak tanggungan dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar ketentuan pasal 62 PP Nomor 37 Tahun 1998, namun terhadap keterlambatan tersebut apabila Rachmawati dapat membuktikan dirinya menderita kerugian, namun jika tidak dapat membuktikan, maka PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungan gugat berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tidak terpenuhi Kata Kunci: Tanggung gugat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan