Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum - Muwahid, Muwahid (al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2018)
Abstract: The government, in carrying out land acquisition for the public interest, gets the authority of attribution in Law No. 5 of 1960 about the Basic Agrarian Principles (UUPA) as contained in article 2, article 6, and article 18. On the oher hands, the government also gets the attributional authority of Law No. 20 of 1961 about revocation of land rights, and Law No. 2 of 2012 about land acquisition for development of the public interest. However, in the laws and regulations governing land acquisition in the public interest, there is an inconsistency in regulation between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Several articles in Law No. 2 of 2012 deny the provisions regulated in Law No. 20 of 1961. Even though Law No. 20 of 1961 is still valid because it has never been revoked or replaced with other laws and regulations. Beside that, there is an overlapping arrangement between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Keywords: Authority, Government, Land Procurement, Public Interest Abstrak: Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mendapatkan kewenangan atribusi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagaimana yang termuat dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 18, kemudian pemerintah juga mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi inkonsistensi pengaturan antara Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menafikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1961. Padahal secara formil Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 masih berlaku karena belum pernah dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Disamping itu terjadi overlapping pengaturan antara Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.