STRATEGI NEGOSIASI ANTAR FRAKSI-PRO DAN KONTRA PEMERINTAH DALAM PENYESUAIAN KEBIJAKAN PADA RUU PEMILU TAHUN 2017 - Prayitno, Edik (MediaKom : Jurnal Ilmiah Komunikasi, 2018)
ABSTRACT The Election Bill is a guideline for the elections, namely the Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) during the implementation of the 2019 General Election. At this stage there were differences of opinion between the existing factions. The disagreement of opinion is due to the existence of between the government factions and cons or who are members of a government coalition with factions that are not included in the government coalition. The factions supporting the government are the Party PDI-P, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PPP. While parties that are not supporters of the government are Gerindra, PKS, PAN. While Democrats do not determine the attitude. Functional theory of group communication views processes as decision instructors, emphasizing the relationship between communication quality and output quality. Communication groups do a number of things or function in a number of ways to determine or decide group outcomes. The final result of the plenary session of the five crucial issues was successfully decided through the lobby and negotiation of various matters which became the debate of various factions. Through the plenary session the fifth issue was successfully decided by voting. Keywords: Negotiation Strategy, RUU Election, policy adjustment ABSTRAK RUU Pemilu merupakan pedoman bagi penyelenggaran Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat pelaksanan Pemilu 2019. Pada tahap ini terjadi perbedaan pendapat antar fraksi-fraksi yang ada. Perbedaan pendapat dimaksud dikarenakan adanya Antara Fraksi-Pro dan Kontra Pemerintah atau yang tergabung dalam koalisi pemerintah dengan fraksi yang tidak termasuk dalam koalisi pemerintah. Fraksi pendukung pemerintah adalah Partai PDIP, Partai Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PPP. Sementara partai yang bukan pendukung pemerintah adalah Partai Gerindra, PKS, PAN. Sedangkan Demokrat tidak menentukan sikap. Teori fungsional komunikasi kelompok memandang proses sebagai instramen keputusan, dengan menekankan hubungan antara kualitas komunikasi dan kualitas keluaran (output) kelompok Komunikasi melakukan sejumlah hal atau berfungsi dalam sejumlah hal untuk menentukan atau memutuskan hasil kelompok. Hasil akhir dari melalui sidang paripurna kelima isu krusial itu berhasil diputuskan melalui loby dan negosisasi berbagai hal yang menjadi perdebatan berbagai fraksi. Melalui sidang paripurna kelima isu itu berhasil diputuskan melalui voting. Kata Kunci: Strategi negosiasi, RUU pemilu, penyesuaian kebijakan