Strategi Komunikasi Politisi Perempuan - Muhammad Edy Susilo; Nurul Latifatun Nisa (Jurnal Ilmu Komunikasi, 2018)
Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, isu mengenai kuota perempuan di legislatif mengemuka. Isu ini berhasil ditetapkan menjadi sebuah kebijakan politik yang mengakomodir affirmative action bagi perempuan di parlemen. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan implementasi aturan yang pro perempuan. Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa dengan jumlah perwakilan anggota legislatif terbanyak di Indonesia dan di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah perwakilan perempuan di legislatif paling sedikit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan analisis kualitatif. Eksperimen dilakukan untuk mengetahui bagaimana responden menilai politisi perempuan dan politisi laki-laki kemudian diteliti lebih lanjut dengan wawancara mendalam dan focus group discussion. Penelitian menunjukkan bahwa responden laki-laki memandang politisi laki-laki lebih memiliki kemampuan dari pada politisi perempuan. Sementara, responden perempuan juga melihat politisi laki-laki lebih kompeten. Hal ini sejalan dengan teori gender stereotiping. Politisi perempuan yang memiliki keahlian komunikasi politik yang mumpuni memiliki kesempatan untuk dapat terpilih dalam lingkaran politik. Struktur sosial juga mempengaruhi keterpilihan perempuan sebagai politisi. Di kabupaten Wonosobo, sebagian kalangan agama tidak menyetujui perempuan menjadi anggota legislatif