IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH ( Penelitian di Wilayah Bandung Timur) - Engkus engkus engkus; Neneng Zakiah (Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 2018)
ABSTRAK             Latar belakang penelitian ini bahwa  Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi implementor terkait pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah ini. Saat ini proses implementasi kebijakan dari retribusi sampah untuk kategori Komersial dan Non Komersial belum optimal dilihat pada tahun 2017 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung cenderung mengalami kerugian, anggaran yang terserap hanya 68,40% dari biaya operasional yang telah dikeluarkan. Khususnya di wilayah Bandung Timur, kebijakan terkait retribusi sampah belum mampu dilaksanakan secara optimal dilihat dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan realisasi dari  retribusi sampah ini.  Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui keempat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian pengelolaan sampah di Bandung Timur menunjukan bahwa proses implementasi yang meliputi komunikasi yaitu melaksanakan proses komunikasi internal secara vertikal dan horizontal sudah baik dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, namun komunikasi eksternal kepada  masyarakat masih belum optimal dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas lapangan masih kurang untuk melakukan pelayanan publik serta sarana dan prasarana operasional di Bandung Timur masih kurang. Disposisi belum dilaksana dengan baik dan Struktur birokrasi seperti Satuan Operasional Prosedur (SOP) untuk penagihan sampah kategori Komersial dan Non Komersial sudah ada, namun Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum memiliki Satuan Operasional Prosedur (SOP) secara umum untuk setiap program secara keseluruhan.