Pelaksanaan Pasal 134 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Terkait dengan Pembangunan Jembatan Tanpa Izin - Shilda Ayu Amelia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Shilda Ayu Amelia, Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H., Lutfi Effendi S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya shildaamelia@gmail.com Â  ABSTRAK Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang dialiri Sungai Bengawan Solo yang mana bangunan jembatan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri menjadi salah satu prasarana penghubung antara dua tempat yang terpisah oleh sungai tersebut. Jembatan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri adalah jembatan yang dibangun tepat di depan rumah warga yang tidak menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung fungsi hunian. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pemilik bangunan jembatan yang tidak memiliki izin membangun jembatan di Kabupaten Jombang. Untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan, hambatan dan solusi penegakan sanksi administrasi terhadap pemilik bangunan jembatan yang melanggar, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa pelaksanaan penegakan sanksi administrasi Pasal 134 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang belum dilakukan secara optimal dan tegas dan hambatan yang dialami oleh dalam pelaksanaan pasal tersebut terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Kata Kunci: Penegakan Sanksi Adminitrasi, Jembatan, Prasarana Bangunan Gedung yang Berdiri Sendiri Â  ABSTRACT The bridge construction which took place in Jombang was aimed to connect two sides over Bengawan Solo river, where the bridge as building infrastructure was built as a connecting bridge between the two sides separated by the river. The bridge lies right in front of the line of residential housing, and the bridge does not meet the requirement as housing function. This research is focused on an issue regarding the party responsible for this illegal bridge development that took place in the Regency of Jombang. To analyse impeding factors and solution to the issue through administrative sanction to the owner of the project that has failed to abide by the regulation, empirical juridical research method along with socio-juridical approaches was employed. The data obtained for the research was analysed by means of analytical-descriptive technique. The research result reveals that Regional Regulation of the Regency of Jombang Number 7 of 2011 concerning Building by Civil Service Police Unit of the Regency of Jombang has not been optimally performed and authorities are facing both internal and external impeding factors. Keywords: administrative sanction enforcement, bridge, building infrastructure standing independently