IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN - Lismiana Lismiana; Didik Susetyo; Andries Lionardo (Jurnal Kependudukan Sriwijaya, 2015)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan pada kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Perdesaan pada kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin I belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan bantuan kepada kelompok sasaran setelah dana pinjaman yang disalurkan belum terlaksana dengan baik, terutama bantuan pada pengembangan institusi belum tercapai seperti yang diharapkan, tetapi sosialisasi dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Manfaat dari program ini belum semuanya tercapai, pelaksana koordinasi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, proses verifikasi tidak dilakukan secara langsung masing-masing kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan SOP, dana pencairan pinjaman disetujui oleh Persetujuan Pinjaman Tim sama dengan yang diterima oleh grup. Namun, tersdapat tenggat waktu penundaan untuk pencairan dana, pengembangan kemajuan kelompok belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan UPK sendiri jarang melakukan pembinaan, serta pemantauan dan pelaporan belum berjalan sesuai SOP. Administrasi dan pelaporan manajemen dokumen dilakukan sepenuhnya oleh UPK. Namun, manajemen dokumen dan administrasi oleh kelompok sasaran belum sepenuhnya dilakukan oleh kelompok. Faktor lingkungan mempengaruhi pelaksanaan program ini, yaitu faktor budaya masyarakat menganggap bahwa dana SPP sebagai hibah dan tidak perlu dikembalikan, faktor sosial yaitu anggota kelompok trauma untuk terlibat lagi dalam program, faktor ekonomi, ketika anggota kelompok miskin sulit membayar cicilan menjadi faktor penghambat program. Tetapi faktor politik, dengan dukungan pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung program tersebut.