IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SUNGAILIAT DAN BELINYU KABUPATEN BANGKA - Toha Budi Sri Pujiastuti; Ardiyan Saptawan; Dadang Hikmah Purnama (Jurnal Kependudukan Sriwijaya, 2015)
Pelayanan publik merupakan pintu gerbang bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan publik salah satunya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan harus diberikan kewenangan yang sesuai karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian tesis ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Infoman pada penelitian ini ditentukan secara porposive juga snowball sampling. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat bisa dilaksanakan sehingga kewenangan dikembalikan lagi pelaksanaannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Bangka. Kewenangan tidak bisa dilaksankan kecamatan terkait keterbatasan sumber daya di kecamatan baik sumber daya manusia maupun keuangan. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar dalam pendelegasian kewenangan, pemberi kewenangan harus mempertimbangkan kemampuan penerima kewenangan. Kata kunci : implementasi, pelayanan administrasi terpadu, kecamatan, kewenangan PENDAHULUAN Bentuk pendelegasian kewenangan untuk meningkatkan