PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)”. - HARYATI, FELISA (Jurnal Hukum Volkgeist, 2018)
Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkatkan puls kebutuhan hukum dalam masyarakat. Persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kemajuan teknologi juga berdampak pada terdapatnya beragam bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat. Dalam Pasal 18 UUJN, salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh notaris yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat adalah dengan cara menjalankan jabatan diluar wilayah kerjanya. Setiap notaris dalam menjalankan jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatan tersebut yang menjadi lingkup kewenangan dari notaris yang bersangkutan. Sama hal nya dengan UUJN, Kode Etik Notaris juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat tersebut.  Dari beberapa uraian pasal dalam kode etik tersebut dapat terlihat bagaimana bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tersebut bila ditinjau dari Kode Etik Notaris.