KONSISTENSI PENERAPAN SAK ETAP PADA KOPERASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013 - Warno, Warno; Setiyanti, Sri Wiranti (JURNAL STIE SEMARANG, 2014)
Dengan dicabutnya PSAK 27, sejak tanggal 1 Januari 2011, Standar Akuntansi Keuangan Koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), penelitian ini untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi di kota Semarang sudah sesuai dengan SAK ETAP  dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP.                  Penelitian ini merupakan penelitian case study, yang menjadi populasi adalah koperasi dikota Semarang dan sampel sebanyak 33 koperasi, variabel penelitianya adalah : Respon SDM (X1), Pemahaman SDM (X2), Kesiapan SDM (X3) dan Aplikasi SAK ETAP (Y). Pengolahan data mengunakan SPSS dan analisis data meliputi Validitas, Relibilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji F, Uji t dan analisis SWOT                  Dari hasil penelitian menunjukkan nilai F hitung adalah  5,951 dan F tabel adalah 2,92, hasil tersebut menunjukkan nilai F hitung lebih besar sehingga uji statistik dapat menjelaskan pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Sedangkan besarnya adjusted R square adalah 0,317, hal ini berarti 31,70 variasi aplikasi SAK ETAP dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variable independen X1, X2, X3 sedangkan sisanya (100-31,70 = 68,3) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.                  Hasil penelitian juga  menunjukkan bahwa  koperasi di kota Semarang, sebagian kecil sudah menerapkan SAK ETAP,  sebagian besar sudah menerapkan SAK ETAP tetapi belum secara keseluruhan  dan tidak ada koperasi yang  belum menerapkan SAK ETAP sama sekali.                  Dari hasil tersebut maka perlu adanya tindakan dari pihak regulator untuk membenahi hal tersebut agar seluruh koperasi taat dengan SAK ETAP. Adanya ketidak patuhan dari koperasi bisa disebabkan berbagai hal, misalkan : belum adanya sosialisasi yang baik sehingga ada koperasi belum mengetahuinya, belum adanya pelatihan kepada koperasi, karena ada aturan tetapi tidak ada upaya agar bisa mampu mengaplikasikan aturan tersebut tentunya tidak akan berhasil dan tidak adanya sangsi yang berat bagi koperasi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.