A REFLECTION ON THE APPLICATION OF CRITICAL THEORY PERSPECTIVE ON LEGAL ANTHROPOLOGY RESEARCH IN BETAWI MUSLIM COMMUNITY - Masnun, Leolita (Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2007)
Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahwa ada sistem hukum lain di luar tertib sosial yang telah berlaku di masyarakat. Sistem hukum yang plural akan mengkondisikan norma, nilai, dan aturan dari masing-masing sistem hukum tersebut untuk saling berinteraksi. Dengan kondisi tersebut masyarakat “dipaksa” untuk “memikir ulang” konsep-konsep validitas dan justifikasi atas nilai-nilai dan norma-norma yang ada sebelumnya dengan nilai dan norma yang berasal dari luar. Dengan berbekal lifeworld/dunia kehidupan (interaksi antara budaya dan ajaran suatu agama) ketika berhadapan dengan sistem (sistem hukum nasional), bagaimanakah masyarakat melihat dan menempatkan diri mereka dalam upaya mencari penyelesaian konflik yang valid sekaligus menjustifikasinya dengan sistem hukum yang plural? Melalui paradigma teori tindakan komunikatif (communicative action) yang diancang oleh Jűrgen Habermas, makalah ini mengkaji hal-hal sebagai berikut: apakah sistem hukum yang diikuti oleh masyarakat? Mengapa mereka memilih untuk tunduk pada sistem hukum tersebut? dan, Apa yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang hidup dalam kondisi sistem hukum yang plural? Pada tataran yang lebih luas, kajian antropologi hukum tidak hanya memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai perilaku hukum suatu masyarakat, bagaimana konsep tentang hukum terbentuk, maupun tentang ada tidaknya batasan-batasan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain dalam pluralisme hukum, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik masyarakat yang bersangkutan dan relasi antara individu dan masyarakat. Keywords: Legal Anthropology, Critical Theory, Legal Pluralism, Communicative Action, Lifeworld, System, Conflict/Dispute Resolution, Muslim Community, Popular Islam