PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED RIGHTS’ OWNER IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT) - Monika Suhayati (Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan, 2014)
Copyright work of Indonesian people protected by Law Number 28 year 2014 governing Copyright (Copyright Law). The Copyright Law is governing copyright and related rights. A related right is an exclusive right for performers, phonogram producers, or broadcasters. In the implementation of the previous law which is Law Number 19 year 2002 governing Copyrights, there are problems in accordance with related right’s owner, i.e. the owner of the related rights do not get the economic benefits or income in accordance with their rights as provided by law. The cause, among others, is the users of the related rights product are reluctant to pay royalties because it was billed by some collective management organizations. This problem will be studied using the progressive law theory of Satjipto Rahardjo, among others, states that the law is an institution that aims to deliver the man to a fair life, prosperous, and make people happy. In the discussion section this study gives analyses on the moral and economic rights of related rights owner is set up more fully in the Copyrigths Law than under the previous law. The Copyright Law is also already accommodating the international regulations regarding the exclusive rights of the owner of the related rights. In this case, the Copyright Law has become a progressive law, especially for the owner of the related rights. As a suggestion, in order to effective the law, the protection that has been given in the Copyright Law must be followed by law enforcement consistently by law enforcement officials in accordance with the provisions of the law.ABSTRAKIndonesia memberikan pelindungan terhadap karya cipta melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Dalam pelaksanaan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat permasalahan berkaitan dengan pemilik hak terkait dimana pemilik hak terkait tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau pendapatan sesuai dengan hak yang dimiliki sebagaimana diaturdalam undang-undang. Penyebabnya antara lain pengguna produk hak terkait enggan membayarkan royalti karena merasa ditagih oleh beberapa lembaga manajemen kolektif. Permasalahan ini akan dikaji menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang antara lain menyatakan hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dalam bagian pembahasan diberikan analisa pengaturan hak moral dan hak ekonomi pemilik hak terkait yang telah diatur lebih lengkap dalam UU Hak Cipta dibandingkan dalam undang-undang sebelumnya. UU Hak Cipta juga telah mengakomodasi ketentuan internasional mengenai hak eksklusif pemilik hak terkait. Dalam hal ini, UU Hak Cipta telah menjadi hukum yang progresif, khususnya bagi pemilik hak terkait. Sebagai saran disampaikan untuk mengefektifkan pelaksanaan UU Hak Cipta maka pelindungan yang telah diberikan dalam UU Hak Cipta harus diikuti dengan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.