KAJIAN YURIDIS PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING ) - Monika Suhayati (Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan, 2011)
The Indonesian state owned corporation (BUMN) is the business performer in national economy based on Article 33 verse (1) of UUD year 1945. The BUMN’s efficiency and productivity escalation are implemented by the privatization of BUMN. BUMN privatization by using the Initial Public Offering (IPO) is the effective mechanism in which the government has the opportunity to actualize the economic democratic through share owner expansion of BUMN. The new shareholder of BUMN shall push the increasing of BUMN productivity which will lead to the benefit for the country and the people. The privatization of Krakatau Steel and Garuda Indonesia are conducted by using the IPO mechanism. In its process there are some problems which potentially damage the country and people interest. Therefore, it is essential to amend the BUMN legislation by regulating the democratic and transparent BUMN privatization process in detail, and also making clear the criteria of BUMN that can not be privatized as a result of Article 33 verse (2) and (3) of UUD year 1945.ABSTRAKBUMN adalah pelaku usaha dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945. Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN melalui IPO merupakan mekanisme yang efektif dimana pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN. Masuknya pemegang saham baru pada BUMN dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN yang selanjutnya dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Privatisasi Krakatau Steel dan Garuda Indonesia dilakukan dengan menggunakan mekanisme IPO. Dalam proses kedua IPO tersebut terdapat permasalahan yang akhirnya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melakukan perubahan terhadap UU BUMN dengan mengatur lebih detil proses privatisasi secara demokratis dan transparan serta pengaturan lebih tegas mengenai kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.