PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT ANTARA UMKM DAN LEMBAGA PENJAMIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN (THE CREDIT GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN SMES AND THE GUARANTEE INSTITUTION UNDER LAW NO. 1 2016 ABOUT GUARANTEE) - Sulasi Rongiyarti (Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan, 2016)
SMEs in Indonesia’s economic structure is strategic and has great potential. However, the limitations of financing institutions (availability), access to financing institutions (accesibility), and the ability to access financing (ability) constrain SMEs in developing their business. The limitation is due to the inability of SMEs in providing collateral and poor administration. Law No. 1 2016 About Guarantee bridges the gap for prospective and feasible SMEs to obtain a loan guarantee through escrow. This paper analyzes the credit guarantee agreement between SMEs and the guarantee institution and the settlement of disputes between the parties in the guarantee agreement, which is regulated in the Law on Insurance Guarantee. Analyses revealed that the Act seeks to provide convenience and guarantee protection to SMEs in obtain into credit guarantees, without neglecting the protection of the insurer and the insured. Law No. 1 2016 about Guarantee set the dispute resolution mechanism in two ways and non-litigation with emphasis on litigation settlement of disputes through deliberation in accordance with the characteristics of SMEs that have limited funds, time, and human resources. ABSTRAKDalam struktur perekonomian Indonesia UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis. Namun, keterbatasan lembaga pembiayaan (availability), akses kepada lembaga pembiayaan (accesibility), dankemampuan mengakses pembiayaan (ability) menjadi kendala bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Keterbatasan tersebut lebih dikarenakan ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait usahanya sehingga dinilai tidak bankable. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menjadi jembatan bagi UMKM yang prospektif dan feasible untuk memperoleh penjaminan kredit melalui lembaga penjamin. Tulisan ini menganalisis perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dan lembaga penjamin dan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian penjaminan, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan berupaya memberikan kemudahan dan pelindungan kepada UMKM memperoleh jaminan kreditnya, tanpa mengabaikan pelindunganterhadap pihak penjamin dan penerima jaminan. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu litigasi dan non-litigasi dengan mengutamakanpenyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dana, waktu, dan SDM.