DINAMIKA PENERAPAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA - Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H, Muhammad Amin, S.H. M.H (Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2017)
ABSTRAKSalah satu bentuk hak penguasaan negara, yaitu di bidang pertambangan. Pengertian “Pertambangan” berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, ditegaskan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Lebih khusus menegaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengutamakan pembahasan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Hasil pembahasan menegaskan bahwa sumber daya energi mineral dan batu bara sebagai aset untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) di mana pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan hak atas penguasaan terhadap sumber daya alam, akan tetapi hak atas pemanfaatan terbatas berdasarkan izin dan bersifat sementara dengan pemahaman bahwa sumber daya alam dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau, PertambanganABSTRACTOne form of state ownership rights, namely in the field of mining. Definition of "Mining" based on Law Number 4 Year 2009, affirmed as part or all phases of activity in the framework of research, management and exploitation of minerals or coal covering general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation And sales and post mining activities. More specifically affirming the authority of regional governments in granting coal mining permits in Berau District before and after the coming into effect of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Obstacles and solutions in the granting of coal mining permits in Berau District after the enactment of Berau District Regulation No. 17 of 2011 on Mining and Coal. The research method used in this research is normative juridical and method of comparative law approach. The normative juridical approach is the approach by prioritizing the discussion on secondary data in the form of legal materials both primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the discussion confirm that mineral and coal energy resources as assets to meet the needs of present and future generations as mandated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia 1945 XIV National Economic and Social Welfare Article 33 paragraph (3) and Article 33 Paragraph (4) where mining management does not entitle rights to control over natural resources, but the right to limited utilization is based on permission and is temporary with the understanding that natural resources are owned by all Indonesian people and used for the greatest prosperity of the people.Keyword: Authority, Regional Government of Berau District, Mining