Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Korupsi Di Indonesia - Edy Anan (EBBANK, 2012)
Prud’homme (1995) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah. Begitu juga World Bank (2004) bahwa otonomi pengelolaan APBD oleh aparat daerah memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi didaerah yang dapat mengancam terwujudnya good local governance. Selanjutnya Baga (2005) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal seolah-olah dipandang akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Lebih lanjut Jaya (2010) menyatakan bahwa berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong dilaksanakannya akuntabilitas horizontal, namun juga menjadi peluang terjadinya saluran (channels) baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang (money politic), lobi-lobi (lobbying), suap (bribery) atau gratifikasi. Hal senada pernyataan Fatwa (2011) (dalam Suara Karya online, 2011) bahwa Dana transfer keuangan dari pusat ke daerah, baik dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), rawan dikorupsi.Menurut Mustopadidjaja (2001) (dalam Khomsiyah, 2012) menyatakan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga internasional, yang selalu menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang paling korup di dunia. Dengan demikian pertanyaan utamanya adalah bagaimana korupsi di Indonesia? Bagaimana korupsi di daerah dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal? apakah desentralisasi fiskal mempunyai hubungan dengan tingkat korupsi di Indonesia?. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas.