Dampak Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kepada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta) - X. Indri Prasasyaningsih (EBBANK, 2012)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak ini mulai dipungut oleh Pemerintah Pusat pada tahun 1997. Pemungutannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang tersebut diperbaiki dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2000 tentang Perubahan BPHTB.       Pada tahun 2009 diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan munculnya undang-undang ini, BPHTB yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat, kemudian dilimpahkan kepada daerah, yakni kabupaten dan kota. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah megamanatkan bahwa daerah selambat-lambatnya tahun 2011 harus menyusun peraturan daerah sebagai dasar pemungutan PBB dan BPHTB.       Pelimpahan BPHTB ke pemerintah kabupaten dan kota membawa banyak konsekuensi di berbagai hal. Pemerintah daerah harus mempersiapkan perangkat hukum, baik peraturan daerah maupun peraturan di bawahnya. Selain itu juga perlu dipersiapkan institusi yang melaksanakan, serta sumber daya manusianya.       Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang pemerintahannya sangat serius dengan adanya pelimpahan pajak pusat tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah langsung disusun bersama-sama dengan DPRD. Selain itu juga telah disusun pula Peraturan Walikota Yogyakarta yang merupakan petunjuk teknis pemungutan BPHTB.        Keberhasilan dalam mengelola pemungutan BPHTB tentu saja akan menghasilkan penerimaan keuangan yang akan sangat membantu bagi pembiayaan pembangunan di daerah.