Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran - Zulkarnen Zulkarnen (JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 2015)
Abstrak - Kelahiran Republik Islam Iran tidak lepas dari peran Ayatollah Imam Khomeini, pemimpin spiritual ulama, sekaligus pemimpin politik yang sangat dihormati di Iran. Imam Khomeini adalah salah satu tokoh terpenting di balik revolusi Iran dan kelahiran Republik Islam Iran. Karena perannya dalam memimpin revolusi Iran bahwa Imam Khomeini ditunjuk sebagai Pemimpin Revolusi Islam, sebagaimana tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan pada bulan Desember 1979. Salah satu gagasan paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang Wilayatul Faqih (tata kelola faqih) yang pada dasarnya menuntut kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan yang terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini tentang Wilayatul Faqih yang menjadi bagian terpenting dalam struktur politik Republik Islam Iran adalah menekan imamah yang didefinisikan sebagai kepemimpinan religius dan politis serta dilakukan oleh faqih.  Wilayatul faqih merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah dalam teori politik Syiah khususnya Shia Imami. Struktur ini bukanlah ide baru dalam pemikiran kalangan Syi'ah. Imam Khomeini yang kemudian mengembangkan dan mempraktikkan wilayatul faqih ke dalam sistem pemerintahan modern Iran. Dalam menerapkan gagasannya, Imam Khomeini berhasil menggabungkan struktur pemerintahan religius dengan institusi demokrasi. Namun, Imam Khomeini memiliki definisi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal. Dia mengatakan bahwa kebebasan demokratis harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan harus dilakukan dalam batas-batas hukum Islam. Meski demikian dapat dikatakan bahwa konsep Wilayatul faqih merupakan salah satu varian demokrasi. Dalam konsep keseimbangan dan mekanisme penyelarasan (checks and balances) ini harus berjalan, meski lembaga tersebut berada di bawah kewenangan wali faqih. Menurut Imam Khomeini tanpa pengawasan Wilayatul faqih, pemerintah akan lalim. Jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika Presiden dipilih tanpa arahan faqih, peraturan tersebut tidak berlaku. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi agama, apapun istilahnya diberikan; baik istilah "Teo-Demokrasi" Maududi, "Theistic Democracy" Moh. Natsir "Islamo-Demokrasi" Nurcholis Madjid, Demokrasi, Islam atau apapun yang mencapnya pada dasarnya sama. Sebagai konsekuensi logis, Implikasi struktur gagasan Khomeini tentang demokrasi Islam adalah model dan bentuk pemerintahan alternatif yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara Muslim lainnya di masa depan. Kata Kunci – Wilayatul Faqih, Implementasi, Sistem, Struktur Abstract-The birth of the Islamic Republic of Iran can not be separated from the role of Ayatollah Imam Khomeini, a cleric's spiritual leader, as well as a highly respected political leader in Iran. Imam Khomeini was one of the most important figures behind the Iranian revolution and the birth of the Islamic Republic of Iran. Because of its role in leading the Iranian revolution that Imam Khomeini was appointed as Leader (leader) of the Islamic revolution, as listed in the Iranian constitution which was passed in December 1979.One of the most prominent ideas in the political thought of Imam Khomeini was his idea about Wilayatul Faqih (governance of the faqih) which basically calls for leadership in general, including political leadership, should be in trusted hands. Imam Khomeini's political thinking about Wilayatul Faqih who became the most important part in the political structure of the Islamic Republic of Iran is putting pressure on the Imamat which is defined as a religious and political leadership as well as carried by the faqih. Wilayatul faqih is a continuation of the doctrine of Imamat in Shi'i political theory in particular Shia Imami. This structure is not a new idea in the thinking among the Shi'a. Imam Khomeini who later develop and practice Wilayatul faqih into Modern Iranian system of government.In applying his ideas, Imam Khomeini succeeded in combining the religious government structure with democratic institutions. However, Imam Khomeini has a different definition of democracy with pure democracy and liberal democracy. He said democratic freedoms should be restricted and the freedom granted shall be exercised within the limits of Islamic law. Nevertheless it can be said that the concept Wilayatul faqih is one variant of democracy. In this concept of balance and alignment mechanisms (checks and balances) must be running, although the institution is located under the authority of guardians faqih. According to Imam Khomeini without the supervision of Wilayatul faqih, the government will be despotic. If the rule is inconsistent with God's will and if the President shall be elected without the direction of a faqih, the rule is not valid. System of government of the Islamic Republic of Iran can be classified into a religious democratic system, whatever the term is given; either the term "Teo-Democracy" Maududi, "Theistic Democracy" Moh. Natsir "Islamo-Democracy" Nurcholis Madjid, Democracy, Islam or anything that labeled him basically the same. As a logical consequence, Implications of the structure of Khomeini's notion of Islamic democracy is a model and an alternative form of government that could be a reference for other Muslim countries in the future.  Keyword - Wilayatul Faqih, Implementation, System, Structure