PENERAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) ACEH - Susanti, Eva (Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 2011)
Eva Susanti (Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Syiahkuala)   Rahmat Akbar (Alumni Mahasiswa FE Unmuha) ABSTRACT This research conducted in BAPEDAL  aceh, the purpose of this research is to figure out that the aplication of accountability report and work institution of government has done well. The result of data collection is got through library and field research. Library research is done by using some literature that it has relation with the research topic. While field research is the way to collect the data that it also has relation with problem discussion. Generally, the applying of primary job and bapedal function in Aceh has applied well.  The strategic of target  decision in 2010 has succed to goal by the level of percentation result average 98,53%. The arrangement of aplication LAKIP in BAPEDAL Aceh in 2010 based on Inpres No.7 in 1999 and then it is arranged in ministry country role of efficiency  state apparatus and bureaucracy of reformation  no. 2009 in 2010 about guidelines of arrangement  for work and accountability report of institution government that it is the basic of arranging and conveying LAKIP government Daftar KEPustakaAN Affandi, Nur Achmad, (2001). Akuntasi Sektor Publik: Sebuah Pengantar, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi Sektor Publik I di Semarang. Bastian, (2000). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional, makalah diseminarkan pada Seminar Nasional Public Sector Scorecard di Jakarta. BPKP, (2000a), Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Akuntabilitas dan Governance, Jakarta . Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,  (2000), Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta. Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta. Nurkholis, (2002). Penyiapan SDM Perbankan dalam Penyempurnan Pelaporan Kepada Masyarkat (Studi Kasus BPD), makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi Sektor Publik I di Semarang. Permen PAN dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia, (2010) Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rasul, Muhammad (2008). Otonomi : Daerah Wajib Menyusun Laporan Keuangan, Indeks : Jakarta. Rosjidi, (2001). Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standard dan Metode, Aksara Satu : Surabaya. Sadjiarto, Arja, (2002). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi - Universitas Kristen Petra. Sondang, Abdul, (2000). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Daerah, Salemba Empat ;Jakarta. Winarna, (2006) Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU, Indeks ; Jakarta Barat.