PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MENGSUKSESKAN PILKADA 2011 - Basyah, M Nasir (Jurnal Mentari, 2010)
PENDAHULUAN   Multi penafsiran terhadap wawasan kebangsaan sering kita jumpai, namun subtansinya sama, yakni kesamaan cara pandang ke dalam dan cara pandang ke luar sebagai sebuah bangsa dalam berbagai permasalahan yang dapat dilihat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan pertahanan - keamanan. Oleh karena itu, masa lalu (sejarah) memberikan kita pelajaran berharga untuk menatap jauh kedepan, bahwa jatuh bangunnya suatu bangsa sangat bergantung pada konsep wawasan kebangsaan yang mereka pahami dan ideologi yang mendukungnya. hal itu berkaitan dengan konsep suatu bangsa dalam mensejahterakan rakyat, selain itu bergantung pada kemampuan berbagai level strata sosial yang ada di masyarakat dalam mengadaptasikan dirinya terhadap berbagai perubahan global yang selalu berubah dewasa ini. Kualitas rasa kebangsaan seseorang sangat dipengaruhi minimal oleh 2 (dua) faktor; pertama mental kebangsaan, dan yang kedua intelektual kebangsaan. Apa arti “mental kebangsaan” yakni memuat nilai-nilai humanity (aspek kemanusiaan) contoh peduli terhadap pembinaan mental masa depan pemuda dan cintai terhadap generasi penerus bangsa. Dan apa arti “intelektual kebangsaan” yakni mengandung nilai kreatifitas dalam memikirkan dan menemukan pemecahan masalah yang terbaik untuk permasalahan kebangsaan, dan selalu berpikir jernih serta berpikir pembaharuan untuk menatap jauh kedepan. Makalah ini berupaya mengulas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan topik di atas di antaranya: a). Wawasan Kebangsaan dan Kesejahteraan Rakyat, b). Potensi Konflik Dalam Pilkada, c). Lima Potensi Konflik, d). Demokrasi lokal, e). Wawasan Kebangsaan dan Penguatan Pemerintahan, f). Makna Visi Pembangunan, g). Memaknai Peran DPRA/DPRK.     PEMBAHASAN Wawasan Kebangsaan dan Kesejahteraan Rakyat Setiap bangsa sudah pasti memiliki mimpi atau cita-cita untuk kesejahteraan dalam hal ini kesejahteraan rakyat, dan atau kesejahteraan warganegara. Hal ini (cita-cita kesejahteraan rakyat) sebenarnya telah ada pada abad ke-19, ketika di perkenalkan kebijakan yang mewajibkan asuransi nasional untuk orang sakit, orang kecelakaan, warga lansia, dan orang-orang cacat.[1] Berikutnya pada awal abad ke-20 di Eropa mencuat dan hangat dibicarakan, kemudian ada semacam kesepakatan di antara kaum liberal, konservatif, maupun sosialis guna mengharuskan negara mengambil peranan untuk menyediakan kebutuhan minum kepada warga negara, yaitu tuntutan kebutuhan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan perawatan lansia (lanjut usia). Namun nyataan waktu itu, tidak ada satupun model negara kesejahteraan, namun negara Jerman mempunyai model sendiri, begitu juga negara Prancis, Inggris, Finlandia, dan Swedia. Akan tapi ada semacam tolak ukur yang menggabungkan negara-negara tersebut dalam kebersamaan membangun masyarakatnya untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bagi warga negara. Kesepakatan negara-negara di wilayah eropa tersebut yakni program pemerintah dikeluarkan untuk fokus pembelanjaan untuk digunakan mengongkosi kesejahteraan warga negara tersebut. Begitu juga negara Cina sebagai negara yang menganut ideologi komunisme juga pernah menempuh jalan yang sama dengan negara-negara Eropa itu.  Di Cina ada sebuah istilah yang sangat pas untuk melukiskan sistem kesejahteraan yang disediakan oleh negara, yaitu tie fanwan atau “mangkok besi”. Sebuah peristilahan yang digunakan negara dalam aspek penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi rakyat Cina dari lahir hingga mati, bukan hanya bagi buruh tapi juga petani.[2] Potensi Konflik Dalam PILKADA Menurut ilmuwan politik, Budiardjo, suatu negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain; 1) Memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, 2) Informasi dan komunikasi; 3) Memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; dan 4) Tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik.[3] Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi. Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik.  Jika tidak ada aral melintang, Aceh akan maju selangkah lagi dalam kehidupan demokrasinya. Wujudnya berupa pemilihan kepala daerah (Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota) dan Pilkada Provinsi Aceh serentak secara langsung pada tahun 2011. Apa pun, pelaksanaan Pilkada langsung mesti berjalan sukses dalam arti demokratis, aman, dan damai, sebagaimana Pemilihan Kepala Daerah tahun 2006. Dalam hal ini, kesuksesan Pilkada langsung tidak hanya dilihat dari perspektif kemajuan pelaksanaan otonomi daerah,[4] akan tetapi juga bagian integral agenda reformasi politik, hal ini menjadi tuntutan fundamental kalangan Sivil Sosaity Organisation (CSO) dan berbagai elemen masyarakat di Aceh saat ini. Namun di balik eforia menyongsong Pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik yang dikandungnya. Hal ini telah diingatkan banyak kalangan sejak awal. Potensi  konflik jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah seluruh perencana dan  penyelenggara Pilkada langsung. Kalau tidak diantisipasi baik sejak dini, Pilkada nanti bakal menimbulkan konflik politik yang tidak hanya merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benih-benih demokrasi di tingkat lokal, apalagi daerah Aceh baru saja keluar dari konflik kekerasan.   Lima Potensi Konflik Jika diidentifikasi, ada beberapa masalah di sekitar Pilkada langsung yang bisa memicu konflik politik di daerah. Pertama, terdapatnya peraturan Pilkada langsung yang menutup munculnya calon  independen. Presedennya sudah dimunculkan pada Pilpres (Pemilu Presiden) lalu yang tak memperkenankan calon independen maju sebagai capres (capres) atau  cawapres (calon wakil presiden). Salah satu kelemahan UU 32/2004 menyangkut  Pilkada adalah pemberian otoritas penuh kepada partai politik sebagai satu-satunya penjual tiket calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa memicu ketidakpuasan, karena pada kenyataannya di banyak daerah terdapat tokoh-tokoh non-partai yang disukai masyarakat. Kedua, kuatnya hubungan emosional antara kandidat dengan konstituen. Hubungan emosional antara konstituen dengan kepala daerah jauh lebih dekat dibandingkan dengan kepala negara atau pemimpin di level nasional. Hal itu bukan hanya disebabkan kedekatan fisik, tetapi juga sosial, budaya, geografis dan sebagainya. Jika tidak ada manajemen konflik yang baik, terutama terhadap bolong-bolong yang terdapat pada aturan Pilkada, maka ketidakpuasan konstituen terhadap konstituen dan kandidat lain atau proses pemilihan kepala daerah bisa memicu lahirnya konflik di daerah. Dengan kata lain, sensitivitas konstituen dalam pilkada sangat tinggi. Ketiga, UU 32/2004, seperti disebutkan di atas, memberi peluang dan dominasi kepada partai dalam proses pencalonan. Ada kemungkinan partai-partai besar terobsesi untuk hanya mencalonkan pasangan dari partai sendiri tanpa memperhatikan polarisasi politik yang ada. Padahal seharusnya, proses pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik dan sosial yang terdapat di daerah bersangkutan. Misalnya proses pencalonan kepala daerah di Makassar, seharusnya tidak hanya mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik yang ada, tetapi juga dua komunitas agama yakni Kristen dan Islam. Jika calon kepala daerahnya berasal dari komunitas Kristen, maka wakil kepala daerah mestinya dari kalangan Islam. Begitu pula sebaliknya. Akomodasi politik yang menjamin stabilitas pemerintahan lokal harus benar-benar tercermin dalam proses pencalonan kepala daerah.[5] Keempat, kerancuan peran DPRD dalam Pilkada juga dapat memicu konflik. Pilkada memang sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Daerah (KIP Aceh), tetapi pertanggungjawabannya harus disampaikan kepada DPRD. Dalam hal ini, kerja Komisi Indevenden Pemilihan (KIP Aceh) berpotensi diintervensi oleh partai politik yang mempunyai kekuatan di DPRA/DPRK. Sebab, sejalan dengan kewenangan yang besar dalam proses-proses politik lokal, partai berpotensi membajak fungsi KIP, jika kerja KIPD dianggap tidak menguntungkannya. Kerancuan peran DPRA/DPRK juga terlihat dalam pasal 82 UU 32/2004 yang mengatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan pasangan calon oleh DPRA/DPRK. Ketentuan ini terkesan paradoks. Bagaimana mungkin lembaga legislatif yang notabene wakil dari partai-partai memainkan peran pelaksana pemilu. Mestinya pemberian sanksi dilakukan oleh KIP sebagai penyelenggara Pilkada. Peran besar dari legislatif lokal ini jelas menjadi faktor distortif bagi Pilkada langsung. Kelima, potensi konflik pasca Pilkada langsung juga tak kalah krusialnya. Jika potensi-potensi konflik di atas tak bisa diantisipasi dan dimenej dengan baik, maka bakal memicu konflik pasca pelaksanaan Pilkada. Konflik pasca Pilkada juga dimungkinkan, jika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan tanpa penyelesaian hukum yang adil, misalnya, menggunakan politik uang. Aturan yang termaktub dalam UU Pilkada seolah membuka peluang terjadinya persaingan politik uang di antara para kontestan. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan di kalangan kontestan yang "minim logistik". Demokrasi Lokal Potensi konflik dalam Pilkada langsung jelas sangat menganggu proses penguatan demokrasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional. Potensi konflik itu bukan karena ketidaksiapan masyarakat, tetapi lantaran tidak utuhnya penerapan sistem demokrasi lokal, terutama yang disebabkan kelemahan aturan main. Jika potensi konflik dalam Pilkada langsung tidak dieliminir, bukan tidak mungkin akan berlangsung pelambatan proses demokrasi di daerah. Oleh karena itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks Pilkada langsung adalah meminimalisir potensi-potensi konflik, baik yang terkandung dalam aturan main,[6] maupun kendala sosial yang masih membelit. Agenda ini mesti sejalan dengan pembangunan bertahap budaya politik demokratis.[7] Hal ini jelas bukan pandangan "under-estimated" terhadap perilaku masyarakat politik kita, tetapi lebih disebabkan sistem yang kini terbangun lewat berbagai aturan main masih berpotensi memicu munculnya budaya anti-demokrasi. Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik di provinsi Aceh. Pilkada 2011 di Aceh merupakan ikhtiar rakyat Aceh terhadap demokrasi langsung setelah Pilkada 2006 lalu. Tetapi di balik itu, juga harus diwaspadai potensi-potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik arah, hanya karena ketidakbecusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Wawasan Kebangsaan  dan Penguatan Pemerintahan Wawasan sering dimaknai dengan konsepsi dan cara pandang seseorang terhadap apa yang ketahui tentang satu hal. Kaitannya dengan negara, wawasan kebangsaan bermakna cara pandang seseorang sebagai warga negara terhadap identitas diri bangsa yang melekat pada dirinya. Secara tidak langsung, wawasan kebangsaan menekankan adanya pengetahuan mendalam tentang identitas nasional untuk menjelaskan ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat dengan dirinya yang diikat oleh kesamaan fisik (seperti budaya, agama, dan bahasa) atau non-fisik (seperti keinginan, cita-cita dan tujuan). Adalah prestasi para pendiri bangsa yang mampu menyatukan ribuan perbedaan dalam satu tujuan bernama negara Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari proses sejarah munculnya perjuangan “Boedi Oetomo” pada tahun 1908 dan hasil kongres kepemudaan tanggal 28 Oktober 1928 yaitu “Soempah Pemuda” yang dikenal dengan “Kebangkitan Nasional” klimaksnya adalah hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Kejadian tersebut menggambarkan tentang dalamnya pemahaman wawasan kebangsaaan oleh para pendiri negeri ini. Pada saat ini tingkat wawasan kebangsaan dapat dinilai dari hasil pencapaian cita-cita bangsa untuk pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang melidungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Menuju penciptaan kesejahteraan rakyat melalui tatanan pemerintahan yang baik merupakan modal pembangunan yang meniscayakan para pelaksana pemerintahan yang jujur, transparan, efektif dan bertanggung jawab. Sebab, arti sesungguhnya dari good governance adalah pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang suci dan damai. Secara khusus, UNDP mensyaratkan good governance jika pelaksanaan kewenanangan oleh pemerintah dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam suasana demokratis, akuntabel dan transparan. Efektif dan efisien dalam arti bahwa pelaksanaan roda pemerintahan berjalan taktis, berhasil guna serta mampu menggunakan sumber daya secara maksimal. Responsif, mengharuskan para pemangku amanat yang diberi kepercayaan menjalankan kewajibannya dengan bertungku pada tujuan kesejahteraan rakyatnya dan bersandar pada aspirasi warga yang memercayakan tugas kepadanya. Dalam hal ini, pemerintah secara aktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat dan kemudian melahirkan kebijakan strategsi untuk kepentingan umum. Akuntabel berarti dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan asas kepercayaan dan mampu memberikan tanggung jawab secara penuh. Pengembangan asas akuntabilitas dalam kerangka good governance tidak lain agar para pejabat dan unsur-unsur yang diberi kewenangan mengelola urusan publik senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi. Sementara transparan mensyaratkan keterbukaan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Transparansi dalam prinsip good governance menjadi syarat mutlak dalam rangka menghilangkan budaya korupsi.   Makna Visi Pembangunan Masih segar dalam ingatan kita bahwa telah ada ratusan daerah baru terbentuk, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Di Aceh hal ini juga mencuat, bahkan ratusan Keuchik (kepala desa) diarahkan sampai berdemi di depan Istana negara.[8] Semangat ide pemekaran banyak daerah pada awalnya lebih banyak didasarkan pada semangat otonomi daerah dan pemberdayaan lahan ekonomi yang belum maksimal dijalankan oleh daerah setempat. Selain itu, prinsip menuju tata pemerintahan ke depan yang visioner demi kesejahteraan rakyat secara lebih luas dan merata menjadi dasar disahkannya keinginan daerah untuk mengembangkan dirinya secara lebih baik dengan mengedepankan potensi lokal. Namun sayangnya, lambat laun ide pendirian daerah baru mulai menyemu menjadi pemaksaan dan tidak dilandasi dengan visi-misi pembangunan yang mendalam. Bahkan, beberapa daerah terkesan memaksakan diri memekarkan daerahnya hanya karena perbedaan yang tidak dilandaskan pada visi kebangsaan yang baik. Akibatnya, semangat persatuan dan kesatuan yang menjadi ide dasar penyatuan negara republik Indonesia, perlahan demi perlahan mulai terkikis karena ego sentris sepihak. Karenanya, visi kebangsaan menjadi dangkal dan berakibat pada mudahnya perpecahan yang tersulut karena persoalan sepele. Tentu saja, beberapa peristiwa yang masih tersisa merupakan ironi di saat kita sedang menyemai era demokrasi yang baik. Sementara sebagai negara terbesar ketiga pelaksana demokrasi setelah India dan Amerika Serikat akan tercoreng bila visi dan misi pembangunan yang dilandaskan pada wawasan kebangsaan tidak segera diantisipasi semenjak dini. Antisipasi dini bisa dengan mengedepankan perubahan visi misi pembangunan yang mengembalikan rel demokrasi serta penyemaian melalui penguatan peran yang seimbang antara pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk maju. Di saat yang lain, peran pengontrol yang konstruktif, baik melalui peran organisasi masyarakat, perkumpulan warga dan lembaga swadaya masyarakat diaktifkan dan ditujukan untuk kepentingan bersama. Tidak lupa, sebagai bagian dari itu semua, semangat kebangsaan dan persatuan yang meliputi wawasan nusantara dan kebhinnekaan bangsa Indonesia menjadi bagian integral untuk dipahami dan diselaraskan secara penuh dalam setiap tujuan yang hendak dicapai. Memaknai Peran DPRA/DPRK Pilkada Aceh akan berlangsung 2011. Meski mendapat catatan di sana-sini, secara umum, pelaksanaan Pilkada Aceh 2006 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Pilkda ini, rakyat mendapat kesempatan untuk memilih wakil legislatif yang dipercayainya untuk memegang amanat, baik di DPRA, DPRK. Walaupun pada waktu itu proses hukum arahnya tidak menentu. Meskipun ada proses hukum yang sedang berjalan, pelaksanaan pemilu yang aman dan lancar tentu saja menjadi modal dasar pembangunan ke depan. Modal dasar ini berawal dari modal kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat dan atau pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Merujuk asas demokrasi, kepercayaan adalah modal sosial yang paling dasar untuk menentukan arah keinginan warga negara ke depan. Terpilihnya pemimpin (eksektutif) dan wakil rakyat (legislatif) sudah seharusnya bertimbal balik kepada mereka (masyarakat) yang telah memilihnya. Kekuasaan dan kewenangan yang dipegangnya bukan menjadi alat kekuasaan untuk berkehendak secara mutlak, melainkan harus dipahami sebagai amanat untuk menjalankan roda pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan menggunakan dayanya secara maksimal demi kesejahteraan ekonomi-sosial masyarakat secara lebih luas. Sebagai wakil rakyat yang terpilih, anggota dewan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang berjalan. Dengan demikian DPRA/DPRK sangat berperan dalam membentuk dan mengawasi jalannya pemerintah ke depan. Ketiga fungsi di atas tentu akan menjadi pelapis luar saja alias sekedar fungsi dan tidak mendalam dalam perannya jika tidak diperkaya dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang arah pembangunan yang berwawasan kebangsaan. Landasan kuat untuk turut serta membangun sebuah bangsa yang beridentitas nasional diperlukan wawasan kebangsaan yang berorientasi pada lingkup pemahaman tentang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan kemanan yang tidak lagi egosentris yang sempit. Paska terpilih, hak dan kewajibannya otomatis menjadi hak dan kewajiban rakyat secara umum. Tidak ada lagi kepentingan kecuali kepentingan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada lagi keinginan kecuali keinginan agar rakyatnya maju dan mampu meraih cita-citanya. Wawasan kebangsaan diorientasikan pada penciptaan masyarakat madani yang memastikan proses penciptaan peradaban berbangsa dengan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Selain itu, ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban. Semuanya tidak bisa diraih jika fondasi utama tentang konsep bernegara tanpa orientasi dan visi yang baik dan mendalam.       PENUTUP Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait; negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis, yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama sebagai komponen di luar birokrasi, sektor swasta harus pula terlibat dan dilibatkan oleh negara untuk berperan serta dalam proses pengelolaan sumber daya dan perumusan kebijakan. Wawasan kebangsaan diperlukan menjadi identitas isi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dengan wawasan kebangsaan ini, ciri utama ke-Indonesiaan menjadi garis tebal kebijakan dan arah orientasi pembangunan ke depan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Pengelola pemerintahan pada masa depan tidak dapat lagi berpikir secara sempit. Sebagai pemangku jabatan harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas, baik pada tatanan keputusan maupun aplikasinya. Para wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi regulasi, anggaran dan pengawasan harus memiliki kemampuan berpikir dalam konteks wawasan kebangsaan. Dengan landasan pemikiran yang sama tentang wawasan kebangsaan (seluruh komponen bangsa) diharapkan pemerintah ke depan mampu mencapai visinya dengan baik.     DAFTAR  PUSTAKA   I. Wibowo, Dicari: Pimpinan Proyek Sosialis; Masalah Peranan Negara dalam Mengatasi Ketimpangan Kaya-Miskin, artikel yang dimuat dalam buku, Etika Politik dalam Konteks Indonesia, Eddy Kristiyanto (Ed.), Yogyakarta: Penerbit Kasinius, 2000. Deputi  Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Problematika Kemiskinan di Aceh dan Langkah-langkah Pengentasannya, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2008. Undang Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pilkada Langsung. [1] - I. Wibowo, Dicari: Pimpinan Proyek Sosialis; Masalah Peranan Negara dalam Mengatasi Ketimpangan Kaya-Miskin, artikel yang dimuat dalam buku, Etika Politik dalam Konteks Indonesia, Eddy Kristiyanto (Ed.), Yogyakarta: Penerbit Kasinius, 2000. [2] - Deputi  Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Problematika Kemiskinan di Aceh dan Langkah-langkah Pengentasannya, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat [3] - Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2008. [4] - Undang Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, [5] - Harian Fajar, Mencari Balon Walikota Makassar, Halaman 1. edisi 7/XI/2010. [6] - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pilkada Langsung. [7] - Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2008. [8] - Serambi Indonesia, Tuntutan Pemekaran ALA – ABAS, Edisi 44/VIII/2008