PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN TELENKABUPATEN KUTAI TIMUR - Teresa Ermita (ADMINISTRASI PUBLIK, 2018)
Penelitian ini bertujuan ini untuk mengidentifikasi penyimpangan (patologi) yang mucul dalam birokrasi pelayanan E-KTP di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur.Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif melakukan pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwapatologi birokrasi berdasarkan dimensi perilaku birokrasi paternalistis menunjukkan bahwa staf administratif tidak memiliki ketergantungan arahan pada atasan karena sudah ada tugas dan fungsi yang diikuti dengan kata lain untuk urusan teknis pelayanan E-KTP tidak harus menunggu arahan dari atasan untuk melaksanakan kegiatan tetapi dapat dieksekusi langsung berdasarkan tugas yang telah diberikan. Kemudian pada dimensi prosedur yang berlebihan menunjukkan bahwa teknis pelayanan yang diberikan oleh petugas yang dinilai masih lambat sehingga hasil penelitian mengidentifikasi terjadinya Red Tape. Selanjutnya pada dimensi pembengkakan birokrasi tidak ditemukan atau tidak terindetifikasi jenis patologi Over staffing karena jumlah personil masih wajar jika dibandingkan dengan kuantitas pekerjaan. Selanjutnya pada dimensi pragmentasi diketahui fragmentasi terjadi vertikal mengakibatkan pelayanan menjadi tidak dapat diambil alih oleh bagian lain sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penundaan pelayanan maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ini berimplikasi pada terjadinya Red Tape. Kondisi lingkungan birokrasi cenderung apatis terhadap pelayanan publik hal ini dikarenakan situasi sosial masyarakat yang menganggap pelayanan publik merupakan pelayanan kaku dan memerlukan waktu yang lama untuk diproses kemudian ditemukan anggapan bahwa jika ada kedekatan tertentu dengan petugas maka pelayanan bisa lebih cepat sedangkan faktor budaya ditemukan kurangnya pemahaman staf atau petugas akan pentingnya pelayanan prima.