SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI PRIANGAN 1900-1942 - Yadi Kusmayadi (Jurnal Artefak, 2017)
Kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda (Indonesia) ketika memasuki awal abad ke-20 berubah. Diawali dengan kebijakan konservatif (kebijakan pemerintah kolonial sebelum tahun 1870, kemudian beralih ke kebijakan liberal (dengan menerapkan sistem politik pintu terbuka), dan terakhir kebijakan etis. Kebijakan politik etis ini didasari karena balas jasa dari hutang budi tanah jajahan Hindia Belanda yang telah membantu Negara induk (Belanda) secara ekonomi. Kebijakan pemerintah kolonial sebelumnya (politik etis) dinilai sangat merugikan penduduk pribumi, eksploitasi tanah dan tenaga diberlakukan ketika pemerintah kolonial masih menerapkan sistem konservatif atau tanam paksa (cultuurestelsel). Awal abad ke-20 tepatnya tahun 1902, Hindia Belanda resmi menerapkan sistem politik etis dengan memperbaharui tiga poin penting untuk kemajuan penduduk pribumi, tiga poin tersebut adalah: 1. Pendidikan, 2. Irigasi (perbaikan dalam sistem pertanian), 3. Emigrasi (perbaikan dalam masalah pemerataan penduduk). Semangat politik etis atau politik balas jasa oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda akhirnya melahirkan penduduk pribumi yang berpendidikan. Melalui Pendidikan, penduduk pribumi akhirnya mengetahui hal-hal yang dipelajari oleh orang-orang Belanda. Lebih jauhnya para penduduk pribumi yang berfikiran kritis akhirnya melahirkan satu kelas sosial baru di Hindia Belanda yang mengingkan sebuah kemerdekaan. Pentingnya perkembangan sejarah pendidikan pada masa politik etis ini menjadi sebuah dasar dari perubahan tatanan sosial di Hindia Belanda. Lahirnya kelas intelektual pribumi membuat perjuangan menuju kemerdekaan tidak lagi menggunakan segala bentuk kekerasan, angkat senjata dan peperangan. Perjuangan intelektual pribumi akhirnya berubah kedalam bidang politik dan pendidikan.