Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik - Muhammad Usman Noor (Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 2019)
Masyarakat informasi tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi informasi, terutama internet. Penggunaan informasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan informasi sebagai kebutuhan dasar adalah karakteristik dari masyarakat informasi. Informasi publik menjadi salah satu kebutuhan informasi masyarakat. Mereka ingin pemerintah lebih transparan dan terbuka dalam penyelenggaran negara, kondisi tersebut memunculkan UU Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP). Indonesia sudah mengimplementasikan UU KIP selama hampir satu dekade, penelitian ini bertujuan melihat hubungan implementasi UU KIP dengan pembentukan masyarakat informasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literature dengan menggunakan data riset mengenai implementasi UU KIP di Indonesia dengan kondisi masyarakat informasi di Indonesia. Analisis data menggunakan analisis data tertata. Hasil dari analisis data menunjukkan secara umum badan publik di Indonesia telah menjalankan UU KIP. Tingkat keterbukaan informasi di Indonesia beragam, namun secara umum masih dalam tahap belum memuaskan. Masyarakat Informasi di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Masyarakat Informasi di Indonesia terbentuk karena paparan teknologi informasi yang begitu deras, dan masih bergantung dengan teknologi informasi yang dihasilkan negara maju. Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah kesenjangan informasi yang tinggi, minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan publik, dan kurangnya kompetensi penyelenggara layanan informasi publik, dan rendahnya masyarakat terkait pemahaman keterbukaan informasi publik masih menjadi faktor penghambat dalam pembentukan masyarakat informasi di Indonesia. ABSTRACTThe information society grows along with the advancement of information technology, especially the internet. The use of information in almost all aspects of life and information needs as basic needs are characteristics of the information society. Public information is one of the community's information needs. They want the government to be more transparent and open; this condition raises the Public Information Openness Act (UU KIP). Indonesia has implemented the UU KIP for almost a decade; this study aims to look at the relationship between the implementation of the UU KIP and the growth of an information society in Indonesia. This study uses a literature study approach by using research data on the application of the UU KIP in Indonesia with the condition of the information society in Indonesia. Data analysis using organised data analysis. The results of data analysis show that in general public bodies in Indonesia have implemented the UU KIP. The level of information disclosure in Indonesia varies, but in general is still in low stage. The Information Society in Indonesia currently in the stage of transitioning from an industrial society to an information society. The Information Society in Indonesia was formed due to heavy exposure to information technology, and still dependent on information technology produced by well developed countries. In general, the conclusions of this study are high of information gaps, lack of active participation in public policy by society, and the lack of competency of public information service providers, and the low level of understand by society related to public information disclosure are still obstacles in the formation of information societies in Indonesia.