Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance - Otong Husni Taufiq; Dini Yuliani; Dadan Hermawandi (Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 2019)
AbstractThe Village Government as the spearhead of service to the community has a very important role. Changes in legislation have implications for the readiness of village officials in service and community development through the use of information and communication technology or e-government. This research was conducted in villages that have implemented e-government in their governance, one of which is Panjalu Village. Panjalu Village has implemented information technology applications since 2013 by including village officials in training. To find out e-government-based governance in Panjalu Village uses the concept of solutions in e-government according to Backus (Palvia and Sharma, 2007) which consists of three stages, namely the information stage, the interaction stage, the transformation phase. This information phase of e-government utilization is carried out by providing information from the village government to the community, private sector/business, and the government as stakeholders. The interaction phase is a stage that allows stakeholders to interact directly with the government through available communication channels. Third, the transformation phase that allows all government services through integrated information technology can be used by people who have personal accounts to be used in various public services needed by the community. Panjalu village in utilizing information technology has only arrived at the information stage and a small part is at the interaction stage, which is used to disseminate information about the development activities carried out and receive input from the community through a website that has been made by the village government.Keywords : E-Government, Good Governance AbstrakPemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting.  Perubahan peraturan perundang-undangan membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government.  Penelitian ini dilakukan di desa yang telah menerapkan e-government dalam tata kelola pemerintahannya, salah satunya adalah Desa Panjalu.  Desa Panjalu telah menerapkan aplikasi teknologi informasi sejak tahun 2013 dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan.  Untuk mengetahui tata kelola pemerintah berbasis e-government di Desa Panjalu menggunakan konsep solusi dalam e-government menurut Backus (Palvia dan Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan e-government dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan.  Tahap interaksi yaitu tahap yang memungkinkan pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga, tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Desa Panjalu dalam memanfaatkan teknologi informasi baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil pada tahap interaksi, yaitu digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan menerima masukan dari masyarakat melalui website yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerinahan, E-Government, Good Governance