IMPLEMENTASI STANDAR HAM DALAM UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - , Maryati (Jurnal LEX SPECIALIS, 2011)
AbstractDengan  semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin mengemuka beberapa persoalan yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Persoalannya apakah kebijakan pesisir yang ditempuh telah sesuai dengan  standar dan prinsip HAM?. Dari perspektif  keselarasan dengan prinsip HAM, kelihatannya UU PWP3K  telah selaras dengan  prinsip-prinsip HAM  tersebut. Meskipun tidak bisa dipungkiri   adanya  kelemahan seperti materi aturan  yang mengisaratkan adanya pemihakan terhadap kepentingan pemodal kuat dibanding masyarakat pemodal kecil dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir