KONFLIK HUBUNGAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud) - Mole, Maikel; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon (JURNAL EKSEKUTIF, 2019)
Konflik adalah suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, social, dan psikologis, sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional. Konflik yang tejadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor komunikasi (communication factors), faktor struktur tugas maupun struktur organisasi (job structure or organization structure), faktor yang bersifat personal (personal factor), hingga faktor lingkungan (environmental factors). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Konflik Hubungan Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan Peneliti untuk mendapatkan datayang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Konflik Hubungan TugasBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan hubungan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menunjukkna kerja sama hal ini dapat dilihat dari Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE yang menyerahkan tugas dan kewenangan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Ir Adolf S. Binilang, ME untuk menjalankannya.Kata Kunci: Konflik, Pemerintah Daerah.