IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Desa Wisata Di Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) - Nayoan, Ekapetra E. N.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly (JURNAL EKSEKUTIF, 2019)
Undang-Undang Desa meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi kebijakan pembangunan Desa Wisata Poigar 2 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa konteks implementasi kebijakan pembangunan Desa wisata didominasi oleh kekuasaan atau kekuatan pemerintah Desa dan BPD, karena kekuasaaan atau kekuatan yang mendominasi adalah aktor tunggal atau aktor yang berasal dari dalam pemerintahan, dengan mengandalkan kekuatan finansial (Dana Desa) maka pendekatan dalam pembangunan adalah pedekatan proyek yang menggaji para pekerja (tanpa partisipasi masyarakat). Pada akhirnya dalam konteks implementasi pemerintah menjadi perencana, pembuat dan pelaksana pembangunan desa wisata.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Desa.