PENERAPAN PASAL 4 PERPRES NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK SUSU KENTAL MANIS DI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN (Studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya) - Meliz Yulinar Girsang (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Meliz Yulinar Girsang, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H, Ranintya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya melisyulinar@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan terkait Penerapan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Kewenangan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Produk Susu Kental Manis di Daerah dalam Mewujudkan Keamanan Pangan. Latar belakang dipilihnya tema tersebut untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya melaksanakan kewenangannya terhadap peredaran produk Susu Kental Manis di masyarakat yang telah melanggar keamanan pangan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran produk susu kental manis di daerah dalam mewujudkan keamanan pangan? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh BPOM Surabaya dalam pengawasan peredaran produk susu kental manis di daerah dalam mewujudkan keamanan pangan? (3) Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan BPOM Surabaya terkait peredaran produk susu kental manis di daerah dalam mewujudkan keamanan pangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis kemudikan dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 4 Perpres No.80 Tahun 2017 belum terlaksana secara efektif dikarenakan terdapat hambatan yang dihadapi BPOM terkait pelaksanaan Perpres tersebut yaitu (1) Pelaku Usaha (2) Konsumen (3) Pemerintah (4) BPOM itu sendiri. Maka dari itu upaya untuk menyelesaikannya dengan cara melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat, melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku usaha yang melanggar keamanan pangan, memperbanyak lokasi berdirinya BPOM tidak hanya di kota/provinsi, perlunya dibuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kebebasan BPOM untuk menjalankan kewenangannya tanpa campur tangan pihak lain. Kata Kunci : Penerapan Pasal, Kewenangan BPOM, Susu Kental Manis Â  ABSTRACT This research aims to investigate the issue regarding the implementation of Article 4 of Presidential Decree Number 80 of 2017 concerning Authority of National Agency of Food and Drug Control (hereinafter BPOM) regarding sweetened condensed milk for safe consumption. It is essential to figure out to what extent has the BPOM used its authority to control the product circulated in society, which is believed it has breached the regulation of the safety of consumption. The issue has led to the following research problems: (1) how is Article 4 of Presidential Decree Number 80 of 2017 implemented regarding the authority of BPOM to control the circulation of sweetened condensed milk to support safe consumption? (2) What impeding factors are encountered by BPOM Surabaya regarding the control over the product circulation? (3) What measures are to be taken by the BPOM to control the circulation of sweetened condensed milk to support safety of consumption? The research employed socio-juridical method, and primary and secondary data were obtained and analysed in descriptive and qualitative methods. It is concluded that the Article has not been effectively implemented since there are several impeding factors coming from entrepreneurs, consumers, government, and BPOM per se. It is, therefore, essential to get into the society and impose sanction for those failing to abide by the law. There should be more centres of BPOM which should not only be restricted to municipality/province. There is an urgency where the new regulation, which regulates the execution of the authority without any intervention from other external parties, must be formed. Keywords: implementation of Article, authority of BPOM, sweetened condensed milk.