PENYELESAIAN SENGKETA ASET DESA ANTARA PEMERINTAH DESA TUGUREJO KECAMATAN NGASEM DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Desa Kabupat - Yusti Merilistia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Yusti Merilistia, Prof. Dr. Sudarsono, S.H. M.S., Herlin Wijayati, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yustiyustia@gmail.com  ABSTRAK Pemerintah Desa memiliki kekayaan/ Aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Aset desa semakin beragam dan banyak, sehingga alternatif sumber penerimaan desa pun juga semakin banyak. Seiring dengan berlakunya UU tentang Desa dan adanya pengakuan dari UUD NRI 1945, kedudukan Desa yang berubah menjadi lebih kuat, diharapkan desa akan lebih mandiri untuk menuju kepada kemandirian desa. Berdasarkan paparan tersebut membuat Pemdes yang ada di Kediri bersengketa dengan Pemda Kab Kediri karena kekayaan/aset yang digunakan dan telah diserahkan kepada Pemda Kab Kediri sebelumnya, untuk dikembalikan kepada desa. Dilatar belakangi karena fenomena sengketa kekayaan/aset pada desa inilah yang menyebabkan  permasalahan, sengketa. Dan untuk mengetahui serta meneliti penyelesaian sengketa tersebut melalui upaya seperti apa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam  memilih penyelesaian sengketa terkait aset desa tersebut. Adapun penelitian  ini digunakan adalah Yuridis Sosiologis yang mengkaji Implementasi antara hukum di lapangan, Bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, aset desa, pemerintah desa   ABSTRACT Village governments have their own assets coming from local revenues to support the development of their regions. The village assets are getting more varied and so are the sources of the revenues. Since the implementation of Act concerning Village and the recognition of the regulation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, villages are getting stronger. It is expected that villages could be more independent. However, this condition has brought the local government of the Regency of Kediri and the village government of Kediri to dispute over village assets since the authorities given to the local government of the Regency over the assets should now be given back to the village Head. This research studies the measures that should be taken to settle the dispute, which employed socio-juridical method that looks into the implementation of the law in the field. Primary and secondary legal materials obtained were analysed in qualitative descriptive method. Keywords: dispute Settlement, village assets, village govenrment