IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember) - Heqqy Rioscar Bramanta (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Heqqy Rioscar Bramanta , Lutfi Effendi,SH.,M.Hum, Nurdin,SH.,M.Hum heqqy.rioscar@yahoo.com ABSTRAK Aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten Jember merupakan masalah yang berdampak banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan umum. Salah satunya yaitu kadaluarsanya masa aktif izin trayek angkutan umum. Dari permasalahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai salah satu tugas yaitu penertiban kembali terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum. Banyaknya izin trayek yang mati setiap tahunnya membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberikan sanksi kepada pengemudi angkutan umum. Surat Izin Trayek angkutan umum tersebut dicabut karena sudah mati terlalu lama, sehingga kendaraan yang didaftarkan di surat izin trayek tersebut terpaksa tidak boleh beroperasi di jalan. Selain hal tersebut  karena tidak mempunyai izin, angkutan umum tersebut juga bisa ditilang karena surat izin trayeknya yang sudah mati.  Tertibnya masyarakat dalam bidang perizinan angkutan umum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai penggerak roda pemeritahan. Hal tersebut yang mendasari penulis ingin meneliti lebih dalam tentang Implementasi pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012. Kata kunci : Implementasi, Angkutan Umum, Izin Trayek ABSTRACT Busy traffic in the regency of Jember is correlated to the increasing incidence of traffic regulation violation by public transports, one of which can be seen from their expired route permit. The Department of Transportation is responsible for controlling the violation over expired permit for public transports. Sanctions have been given to public transport owners with invalid route permits. Some have their permits revoked because they are found expired for long, causing their vehicles to be banned from operation. Fines are also imposed as a consequence. Order regarding route permit ownership for public transports can serve as a benchmark showing the extent of how successful the Department of Transportation has been, especially in the Regency of Jember. The author, therefore, aims to look into the implementation of Article 6 of Regent Regulation of Jember Number 3 of 2012. Keywords: implementation, public transports, route permit