PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERKAIT RETRIBUSI TANAH TAMBAK GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) - Jalu Prabowo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Jalu Prabowo, Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H.,M.Hum., Agus Yulianto, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email : jaluprabowo29@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis: 1) bagaimana pelaksanaan pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 18 Tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, 2) apa saja kendala yang dihadapi oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lamongan dalam melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, 3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Penelitian ini menggunakan medote yuridis-empiris, adapun sumber dan jenis data yang digunakan adalah data â€“ data primer dan sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aaset Daerah Kabupaten Lamongan karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan populasi pegawai badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Lamongan serta teknik purposive sampling. Kata kunci: Implementasi, Retribusi Tanah Tambak, Pendapatan Asli Daerah, Badan Pengelolaan dan Aset DaerahÂ ABSTRACT This research seeks to find out, identify, and analyse: 1) the implementation of Article 2 of Local Regulation of the Regency of Lamongan Number 18 of 2010 concerning levies imposed on regional property use, 2) impeding factors faced by Regional Assets and State Audit Agency in the Regency of Lamongan regarding the implementation of local regulation in the Regency of Lamongan over levies imposed on regional property use, 3) measures taken by Regional Assets and State Audit Agency of the Regency of Lamongan to implement the Local Regulation of the Regency of Lamongan concerning levies imposed on regional property use. This research employed empirical-juridical research method with the data stemming from both primary and secondary data. The research took place in Regional Assets and State Audit Agency in the Regency of Lamongan since the agency is responsible for the implementation. This research was supported by socio-juridical, and the population of the staff working in the agency was studiedas samples by means of purposive sampling. Keywords: implementation, levies imposed on fishpond, District Own Source RevenueÂ