KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN RAHASIA DAGANG (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat) - RAHMASARI SOLAWATUL WIDAYATI (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Rahmasari Solawatul Widayati, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Moch.Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rahmasari.sw123@gmail.com ABSTRAK Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus berkembang disebabkan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang tidak harus diatur dalam suatu undang-undang khusus karena hal tersebut dapat diatur melalui undang-undang khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang sebagaimana diterapkan dalam negara Amerika Serikat (USA). Berdasarkan latar belakang tersebut muncul permasalahan:(1) Bagaimana pengaturan perlindungan terkait ruang lingkup dan jenis pelanggaran rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Amerika Serikat (USA)? (2) Bagaimana perbedaan penyelesaian kasus rahasia dagang di Indonesia dengan Amerika Serikat? Hasil penelitian ini adalah bahwa dari rumusan Pasal 39 ayat (1) TRIPs dapat kita ketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 TRIPs ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam Pasal 10bis Paris Convention (1967). Untuk keperluan penjaminan pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat inilah maka para anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas informasi yang dirahasiakan tersebut, maupun atas data-data yang diserahkan kepada pemerintah atau agen pemerintah. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sedangkan lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Uniform Trade Secret Act (UTSA), Economic Espionage Act yang di Amandemen menjadi Defend Trade Secret Act. Kata Kunci: Hak KekayaanÂ  Intelektual, Pelindungan Hukum, Rahasia Dagang Â ABSTRACT Intellectual Property Rights is increasingly developing along with technological and science development. The protection for trade secret holders is regulated in a special law that provides protection for trade secret holders, and the USA applies this system. This view brings to the two research problems: 1) how is the protection regulated regarding the scope and type of violation of trade secrets according to Act Number 30 of 2000 and Act applied in the US? (2) How is the settlement of trade secret-related cases in Indonesia different from that in the US? This research reveals that according to the provisions of Article 39 paragraph (1) of TRIPs, Article 39 is aimed to guarantee the effectiveness in providing protection regarding unhealthy business competition, as regulated in Article 10bis Paris Convention (1967). Thus, the members of WTO are required to protect the confidential information, including the data submitted to the government or government agents. The protection of trade secrets is enacted in Act Number 30 of 2000, while the scope of protection given to trade secrets in Uniform Trade Secret Act (UTSA), Economic Espionage Act has been amended to Defend Trade Secret Act. Keywords: intellectual property rights, legal protection, trade secrets