PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP IZIN USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN - Fajar Satrio Wibowo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Fajar Satrio Wibowo, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H, Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: fajarsatrio33@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan, Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota  Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang izin usaha pemondokan.Namun faktanya dilapangan masih terdapat usaha pemondokan yang tidak berizin. Aparat penegak hukum kurang melakukan pengawasan secara berkala yang disebabkan karena polemik usaha pemondokan tidak melaporkan secara rutin terkait usaha pemondokannya. Hal ini menyebabkan masih lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi administratif kepada para pelaku usaha pemondokan yang tidak memiliki izin. Penelitian ini membahas masalah mengenai bagaimana  penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam penegakan sanksi administratif terhadap usaha pemondokan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengaitkan langsung hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dengan mengkaji mengenai penegakan sanksi administratif terhadap usaha pemondokan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Uaha Pemondokan. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan penegakan sanksi administratif yang optimal bagi pelaku usaha pemondokan yang tidak memiliki izin usahanya. Kata Kunci : Penegakan Sanksi Administratif, Izin, Usaha Pemondokan   ABSTRACT This research was conducted in relation to the fact that the local government of Malang has issued a local regulation Number 6 of 2006 concerning Boarding School Business. The regulation suggests that permit to run boarding school is required which is contrary to the fact where several boarding schools are run without any permit. Lack of regular monitoring regarding the business just keeps this illicit practice mounting since some decide not to report their business. It is obvious that law enforcement is still considered weak in terms of imposing the sanction to those running the business without any permit. This research is mainly focused on enforcing administrative sanction over illegal boarding schools that is against Local Regulation Number 6 of 2006 and is aimed to identify impeding factors and measures regarding the imposition of administrative sanction on illegal boarding school business. The empirical juridical research method works by directly correlating law and the condition in the society that is regulated by law. This method allows the solution to the legal issue. It is expected that this research could encourage optimal administrative sanction enforcement imposed on boarding schools run without any permit. Keywords: administrative sanction enforcement, permit, boarding school business