Keabsahan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Sistem Pre Project Selling Oleh Developer Perseorangan - Destra Panca Syahputra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Destra Panca Syahputra, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Panca.destra@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan oleh developer perseorangan terhadap penjualan rumah dengan sistem Pre Project Selling. Pre Project Selling merupakan suatu sistem penjualan rumah yang dilakukan pada saat rumah masih dalam tahap proses pembangunan dan yang dijual kepada pembeli masih dalam bentuk gambaran umum dari rumah tersebut dan para pihak akan diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dalam sistem Pre Project Selling pengaturan bagi pihak yang dapat melakukan penjualan rumah dengan sistem tersebut tidak diatur secara jelas sehingga menyebabkan kekaburan hukum dalam penerapannya, sehingga penulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan tentang keabsahan hukum dalam sistem Pre Project Selling yang dilakukan oleh Developer Perseorangan. Untuk menjelaskan penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analitis. Inti dari pengaturan sistem Pre Project Selling adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni mengatur tentang batasan bagi pihak yang dapat melakukan penarikan dana pada pembeli kurang dari 80% tersebut hanya terbatas pada Badan Hukum, Pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa Pelaku Pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum rumah susun dilaksanakan. Pelaku Pembangunan yang dimaksudkan ialah setiap orang, namun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang penarikan dana pada pembeli sebelum keterbangunan rumah tersebut selesai yang merupakan inti dari Pre Project Selling itu sendiri, sehingga ketentuan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 yang merupakan landasan hukum dari Undang-undang tersebut. Kata Kunci : Pre Project Selling, Developer Perseorangan. ABSTRACT This research is aimed to discuss the validity of law regarding sale and purchase of a house by an individual developer with pre project selling. This system is performed when the house is still in progress of development and the buyer will be bound to sale and purchase agreement. Pre-project selling system involving both parties in the transaction has not been specifically regulated and it may lead to vague of norms in terms of its implementation. Thus, this research is mainly aimed to analyse and describe the validity of the law regarding the system of pre-project selling performed by an individual developer with normative juridical method and statute and analytical approaches. The main point of regulating pre project selling system is implied in Article 45 of Act Number 1 of 2011 concerning Housing and Development that regulates the limit that can be paid by the prospective buyer, where only less than 80% of the payment can be done in advance and this regulation is only restricted to legal entities. Act Number 20 of 2011 concerning Multi-storey Housing implies that developers can market houses before the development is executed. The term developers are addressed to all people concerned. However, it is not further explained in the Act regarding the amount of money received by the developer from a perspective buyer far before the house is built where this becomes the core of this system. Thus, the provision of Act Number 20 of 2011 follows that of Act Number 1 of 2011 that serves as the legal basis of the former. Keywords: pre project selling, individual developer