IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS - Fatin Hifzhani Fitri (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Fatin Hifzhani Fitri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Nurdin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya fatinhfzn@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatar belakangi oleh kebijakan bupati Pacitan dengan tujuan memberikan pemahaman terkait wawasan kebangsaan yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga pelaksana masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas pemberian wawasan kebangsaan ini. Masih banyak sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi. Dilihat dari prosentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke sekolah baru terlaksana sekitar 18% saja. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder yang penulis analisis menggunakan teknis analisis data deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan diintepretasikan dengan memberi kesimpulan sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian bentuk kegiatan pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan adalah sosialisasi di SLTP dan SLTA, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak bisa mencapai target dua puluh sekolah setiap tahunnya. Penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan belum efektif. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pengawasan dari Bupati Pacitan sehingga kerjasama dengan lembaga pendukung lainnya tidak terkoordinasi dengan baik yang menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sendiri. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan laporan kepada Bupati Pacitan terkait kendala yang dialami dan melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga yang membantu penyelenggaraan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan. Kata Kunci: Implementasi, Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siswa SLTP dan SLTA ABSTRACT This research embarked from the policy from the Regent of Pacitan aimed to build understanding of national outlook that is technically regulated in Regent Regulation of Pacitan Number 13 of 2016 concerning Guidelines for Strengthening National Outlook for Secondary and High School Students in the Regency of Pacitan. The body responsible for national and political unity has not optimally encouraged people to have this national outlook, and several schools state that they have not received any introduction of national outlook. However, introductory activities to schools only account for 18% of implementation. This research was conducted based on empirical juridical research method with socio-juridical approach. Both primary and secondary data were analysed in descriptive method where the problems were solved by elaborating data obtained from field observation and literature studies that were then analysed and interpreted in which conclusion was given as according to the problems. The activity of introducing this national outlook has not been fully implemented by the authority responsible for national and political unity since the authority is not capable of introducing it to 20 schools every year; the execution is not effective. Lack of supervision from the Regent of Pacitan is seen as an obstacle and it lets loose the coordination regarding this objective, and it leaves the authority responsible for the national and political unity alone working on its own. It is essential that better coordination to strengthen national outlook be taken into account. Keywords: Implementation, national outlook, the authority responsible for national and political unity, secondary and high school students