SISTEM PENAGIHAN BADAN USAHA MELALUI EDABU DI BPJS KESEHATAN CABANG PALEMBANG - Wisudawati, Rani; Widayati, Qoriani (SEMHAVOK, 2018)
Sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat(2), Setiap perusahaan/Badan Usaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Maka dari itu setiap Badan Usaha harus menanggung dan membayarkan sejumlah iuran setiap bulannya untuk semua karyawannya. Badan usaha melihat rincian tagihan iuran setiap bulan melalui edabu. Dengan sistem penagihan melalui edabu, badan usaha melihat tagihan iuran setiap bulannya melalui edabu, namun sistem penagihan melalui edabu kurang efisien karena sering terjadi selisih bayar karena jumlah yang ditagihkan dan jumlah yang dibayarkan oleh badan usaha tidak sesuai, karena badan usaha mengeluarkan karyawan tetapi tidak melaporkan ke Pihak BPJS Kesehatan. Sehingga karyawan yang tidak aktif di perusahaan tersebut masih berstatus aktif di BPJS Kesehatan dan tagihan di setiap bulannya tetap ditagihkan, padahal karyawan di perusahaan tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Seharusnya pihak BPJS Kesehatan memberikan informasi kepada badan usaha untuk segera melaporkan jika ada pengrekrutan karyawan. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Sistem penagihan BPJS Ke Badan Usaha dan bagaimana prosedur Badan Usaha mengecek tagihan melalui e-dabu. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Sistem Penagihan BPJS Kesehatan ke Badan Usaha dan Untuk mengetahui prosedur Badan Usaha mengecek tagihan melalui  e-dabu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan sistem penagihan Badan Usaha melalui Edabu di BPJS Kesehatan Cabang Palembang secara umum baik dan sesuai. Namun bila membandingkannya dengan standar akuntansi, sepenuhnya belum cukup efisien