EKSISTENSI PASAL 21 DAN 40 UU NO. 05 TAHUN 1990 TERHADAP HUKUM KEBIASAAN DI MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI - Dona Raisa Monica, Yulia Dwi Larasati, Diah Gustiniati, (JURNAL POENALE, 2019)
Hukum melindungisatwa yang hampir punah berikut ekosistemnya.Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya disebutkan bahwa kepemilikan, perdagangan, dan pembunuhansatwa yang dilindungi adalah dilarang. Diperjelas denganadanya sanksi pidana pada Pasal 40 UU No. 5Tahun 1990.Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah eksistensi pasal 21 dan 40 UU No. 5 Tahun 1990 terhadap hukum kebiasaan di masyarakat dalam tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi ; (2) apakah faktor penghambat eksistensi pasal 21 dan 40 UU No. 5 Tahun 1990 terhadap hukum kebiasaan di masyarakat dalam tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangandan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : (1) bahwa eksistensi pasal 21 dan 40 UU No. 5 Tahun 1990 dalam hal inimasyarakat pada umumnya masyarakat sudah mengetahui keberadaan UU KSDA ini, namun belum memahami secara rinci mengenai substansi pasal 21 dan pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990. BKSDA akan memberikan toleransi dan menetapkan kuota satwa yang boleh dibunuh apabila adanya kepentingan adat. (2) Faktor penghambatnya adalah substansi hukum dari UU KSDA sudah tidak mengikuti perubahan zaman, aparat penegak hukum pengetahuannyamasih minimtentang pembunuhan satwa yang dilindungi. Minimnya sarana dan prasarana pendukung. Faktor masyarakat dan kebudayaan termasuk faktor penghambat karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan melindungi dan melestarikan satwa yang dilindungi.Kata kunci: Eksistensi pasal 21 dan 40, Tindak pidana pembunuhan, Satwa yang dilindungiDAFTAR PUSTAKAChazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Fatchan, A.  2013. Geografi Tumbuhan dan Hewan. Penerbit Ombak. Yogyakarta. Lamintang, P.A.F, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru,  Bandung.Moeljatno. 1993 Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara.Jakarta.Notohamidjojo. O.2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum.Griya Media, Salatiga