Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingya di Aceh - Lindra Darnela; Mohammad Ady Nugroho (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2017)
Abstract: According to Universal Declaration of Human Rights 1948, each individual has the same right to obtain citizenship status. However, there are still individuals who do not have citizenship status called stateless persons. Rohingya is an ethnic who does not obtain the recognition of citizenship by Myanmar. Such circumstances caused the Rohingyas to be displaced from their homes and save themselves to share the country, including Indonesia. This study examines the Indonesian government's position in protecting Rohingnya refugees in Aceh based on the perspective of international law. In this regard, the Indonesian government has an obligation to provide protection against them under the provisions of international law, both international treaties and international customary law. In addition, it appears that the Government of Indonesia in this case has not been able to meet the standards of service and protection in facilitating Rohingya immigrants under international law.Abstrak: Menurut Universal Declaration of Human Right 1948, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Namun demikian, masih terdapat individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang disebut stateless persons. Rohingya merupakan etnis yang tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraannya oleh Myanmar, negara tempat etnis tersebut tinggal. Kondisi demikian menyebabkan etnis Rohingya terusir dari tempat tinggalnya dan menyelamatkan diri ke berbagi negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap mereka berdasarkan ketentuan hukum internasional, baik perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini mengkaji sikap pemerintah Indonesia dalam melindungi para pengungsi Rohingnya di Aceh dalam perspektif hukum internasional. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya perlindungan, tetapi dalam beberapa Pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi standar pelayanan dan perlindungan dalam memfasilitasi imigran Rohingya yang sesuai dengan hukum internasional.