Implementasi Kebijakan Tunjangan Daerah Khusus Guru di Kecamatan Kepulauan Marore - Malangkase, Devi; Kalangi, Johny; Tulusan, Femmy (JURNAL ILMIAH SOCIETY, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab implementasi kebijakan tunjangan daerah khusus di Kecamatan Kepulauan Marore belum berjalan dengan baik dan apa saja solusi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kecamatan Kepulauan Marore merupakan Kawasan perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Philipina.Ini menjadikan guru-guru yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore berhak untuk menerima Tunjangan Daerah Khusus. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan menetapkan fokus penelitian yaitu pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada delapan informan, observasi, dan menggunakan dokumen terkait. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) komunikasi antara implementor kebijakan dan sasaran dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik.(2) Sumberdaya berupa sumberdaya manusia, sarana prasarana, fasilitas pendukung, dan dana masih sangat kurang, baik kualitas maupun kuantitas. (3) Disposisi berjalan dengan baik anatara pimpinan dan staf pelaksana kebijakan yang dilihat dari berhasilnya mekanisme kerja baru yang dibuat pimpinan dalam rangka proses verifikasi data. (4) Struktur birokrasi dalam penetapan penerima tunjangan daerah khusus harus melalui banyak tahapan dan sudah tidak memakai SK Bupati yang mengakibatkan kesalahan data dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Marore. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi Kebijakan Tunjangan Daerah Khusus di Kecamatan Kepulauan Marore belum maksimal dalam upaya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang berlokasi di Kecamatan pada daerah khusus. Saran yang dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah (1) dilakukannya sosialisasi terkait tunjangan daerah khusus.(2) Memanfaatkan sosial media dan aplikasi pesan sebagai alat penyampaian informasi. (3) Melakukan perbaikan mekanisme kerja yang bisa diterapkan untuk setiap wilayah. Dan (4) mengkonfirmasi secara langsung kepada Badan Statistik dan Kementerian terkait,perihal posisi Kampung Kawio yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kepulauan Marore.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Tunjangan Daerah Khusus