PERLINDUNGAN PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI PASAR MODAL AKIBAT GAGAL BAYAR OLEH PIHAK PENJUAL PASCA DITERBITKANNYA POJK NO. : 09/POJK.04/2015 - Benedictus Wisnu Herbowo Hardyanto (Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, 2019)
AbstractThis paper aims to find out the Repurchase Agreement (REPO) buyers’ protection in the capital market, after the issuance of the Regulation of the Financial Services Authority Number 09/POJK.04/2015 on the Guidelines for Financial Services Institutions Repurchase Agreement Transactions (POJK REPO). REPO transaction is initially considered as loan transaction and lending securities instrument between two parties based on an agreement. Then, on a predetermined date, the same return on securities will be given at the agreed price. However, after the issuance of the POJK REPO, the REPO transaction qualifies as a sale and purchase transaction with a repurchase agreement. As a result, the initial understanding that REPO is a loan and lending transaction is no longer valid. In the Global Master Indonesia Repurchase Agreement (GMRA Indonesia), the REPO seller’s responsibility is unclear when the value of the securities held by the REPO Buyer Party cannot fulfill the value that must be paid by the Seller on the repurchase date. Therefore, despite the fact that Indonesia has had REPO transaction guidelines, the GMRA Indonesia as mandated by the Financial Services Authority Number 9/POJK.04/2015, the responsibility of the REPO Seller has not been regulated explicitly.Perlindungan Pihak Pembeli dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO) di Pasar Modal Pasca Diterbitkannya POJK No. 09/POJK.04/2015AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan transaksi bagi Pembeli dalam Repurchase Agreement (REPO) di pasar modal, setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Lembaga Jasa Keuangan (POJK REPO). Transaksi REPO pada awalnya dianggap sebagai transaksi peminjaman dan peminjaman instrumen surat berharga antara dua pihak berdasarkan perjanjian, kemudian pada tanggal yang telah ditentukan, pengembalian atas efek yang sama akan diberikan pada harga yang disepakati. Namun, setelah penerbitan POJK REPO, Transaksi REPO memenuhi syarat sebagai transaksi penjualan dan pembelian dengan janji pembelian kembali. Akibatnya, pemahaman awal bahwa REPO adalah transaksi pinjaman dan peminjaman tidak lagi berlaku. Namun, dalam Perjanjian Pembelian Kembali Global Master Indonesia (GMRA Indonesia), belum jelas bagaimana pertanggungjawaban REPO Penjual, jika nilai dari surat berharga yang dimiliki oleh Pihak Pembeli REPO tidak dapat memenuhi nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Penjual pada tanggal pembelian kembali. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki pedoman transaksi REPO yaitu GMRA Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh POJK No.9 / POJK.04 / 2015, tetapi pertanggungjawaban pihak Penjual REPO belum diatur secara eksplisit.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a6