Indikator Input Sistem Surveillance Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kota Yogyakarta - M. Syairaji; Dian Budi Santoso (Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia- APTIRMIKI, 2019)
DBD merupakan salah penyakit menular dengan kasus terbesar di dunia. WHO memperkirakan 390 juta infeksi dengue terjadi setiap tahunnya. Tahun 2016 terjadi 1699 kasus dan 13 kematian akibat DBD di Kota Yogyakarta. Dalam mengendalikan kasus DBD, surveilans memiliki peranan yang sangat penting dalam hal deteksi dan analisis tren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem surveilans DBD khususnya pada indikator input yakni petugas, pembiayaan, ketersediaan SOP, formulir pelaporan, dan komputer. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional deskriptif. Waktu penelitian selama bulan agustus 2017. Populasi adalah seluruh petugas surveilans Puskesmas wilayah Kota Yogyakarta. metode sampling adalah total sampling dimana pengambilan data dengan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis univariat dalam bentuk persentase.Indikator petugas, rata-rata berumur 48 tahun. 88.89% lulusan D3 kesehatan lingkungan, 44.44% pernah mengikuti 2 kali atau lebih pelatihan mengenai program surveilans DBD. 61% petugas surveilans DBD memiliki jabatan rangkap. Aspek pembiayaan, 72.22% menyatakan terdapat biaya untuk operasional surveilans DBD dengan sumber utama APBD. Lebih dari 70% Puskesmas memiliki Standard Operating Procedure (SOP) surveilans DBD dan komputer pada aspek ketersediaan formulir, lebih dari 38% Puskesmas tidak tersedia formulir K-DBD, W2 DBD, KD/PKM, dan DP-DBD.Temuan major yang didapatkan antara lain pada aspek umur dan jumlah jabatan rangkap (Man), serta ketersedian formulir khususnya formulir yang wajib diisi dan dilaporkan oleh Puskesmas seperti formulir K-DBD, W2 DBD, KD/PKM, dan DP-DBD. Saran yang dapat diberikan antara lain peremajaan petugas surveilans DBD Puskesmas dan melakukan rekrutmen petugas baru untuk melengkapi kurangnya jenis-jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang nantinya diharapkan petugas dengan jabatan rangkap akan berkurang.