The Criminal Code in Relation to Contempt of Court: The Criminal Code in Relation to Contempt of Court - Humala Simangunsong (Institute Of computer Science (IOCS), 2019)
Konsep pembaharuan hukum pidana adalah berlandaskan Azas Kemanusiaan yang bersifat universal. Dan pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan. Kemanfaatan hukum pidana terletak pada susunan dari norma- norma hukum dan sanksinya, karena keduanya merupakan materi hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu bidang materi dengan materi yang lain. Dalam kerangkan pemikiran ini untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaran peradilan guna menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga dalam proses pelaksanaan KUHP sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan pidana dan untuk mewujudkan wibawa hukum dan peradilan maka perlu adanya suatu tindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court. Telaah teoritis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klassik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana berdasarkan azas kemanusiaan dan perlakuan cara baru yakni dengan cara pembinaan, pengawasan dan penindakan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan melalui study pustaka, dokumen dan observasi mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode yang dipergunakan untuk menguji dan mengolah data maka diperoleh kesimpulan yang dibuktikan oleh analisa dan perbandingan hukum normatip. Analisa hasil penelitian mengutamakan pendekatan normatip kwalitatif yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Pembaharuan Hukum Pidana tidaklah berarti untuk meniadakan keberadaannya, akan tetapi tetap menjadi Hukum Pidana dan berorientasi kemasa depan melalui cara dan sistem konvensi., Konsep dan pelaksanaan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu dan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baru sebagai landasannya., Analisa dan studi komparatif dihubungkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan umum butir ke-4 alines ke-4 UU No.14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, telah memperjelas mengenai arti dan pentingnya diatur delik-delik Contempt of Court, agar memenuhi persyaratan konstitusional., Penulis menyarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan Hukum Pidana (KUHP), guna meningkatkan wibawa peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Dan sebaiknya peraturan maupun Undang-Undang tersebut diberlakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dangan peradilan, kecuali terhadap Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara.