Mendorong Kebijakan Partisipatif dalam Mengentaskan Kemiskinan - Eka Suaib (Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, 2013)
Penelitian ini bertujuan mengkaji dari sisi proses implementasi kebijakan BLSM. Berdasarkan perspektif tersebut, suatu program berhasil jika pelaksanaan program sesuai denganpolicy guidelines yang telah ditentukan. Metode penelitian pemantauan implementasi BLSM inibersifat eksploratif dengan maksud untuk mengetahui bagaimana proses implementasi BLSM dilapangan serta menemukan berbagai masalah yang muncul sekitar implementasi program tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kota Kendari menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kantor Pos selaku penyalur Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Statistik sebagai penyedia data Rumah Tangga Sasaran (RTS), Dinas Sosial Kota Kendari, 4 orang TKSK, 3 orang Kepala Kelurahan, dan Bappeda Kota (TKPK). Kesimpulan penelitian yakni: (1) Jika melihat dari persiapan program, pelaksanaan, penyaluran KPS, dan dana secara umum dikatakan berhasil. Indikator secara umum yakni penyaluran tahap I BLSM di Kota Kendari mencapai prosentase 94,78 %. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 97,91 %. Prosentase di atas lebih tinggi secara nasional yang hanya mencapai 92,70 %; (2) Sosialisasi juga masih lemah yang terlihat mulai dari tahap persiapan,pelaksanaan, sampai dengan pembayaran, lebih banyak diadakan hanya khusus untuk jajaran pemerintah dengan desain yang sangat sentralistik, dan waktu yang agak mepet sehingga mereka tidak terlalu memahami setiap tahapan pelaksanaan program BLSM. Keterpaduan dan koordinasi antar lembaga belum terlihat dengan jelas; (3) Koordinasi yang tidak nyambung antar pelaksana program di lapangan (street bureaucracy level). Saran penelitian yakni (1) perlu kebijakan yang partisipatif untuk mengakomodasi keanekaragaman karakteristik dan tuntutan lokal; (2) perlu dibentuk komite BLT yang melibatkan berbagai unsur terkait. Komite ini bertugas untuk melakukan pendekatan langsung berupa dialog kepada masyarakat untuk merespons aksi protes masyarakat akibat dugaan salah sasaran. Hasil pertemuan bisa menyepakati pendaftaran ulang mereka yang berhak menerima bantuan BLSM secara lebih terbuka. Kata kunci: monitoring implementation, BLSM, kebijakan partisipatif.