Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba - Erens Elvianus Koodoh; Marwati . (Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, 2014)
Studi ini mengkaji tentang upaya menelusuri peran pemerintah dan pihak ke-polisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap komitmen untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi motivasi dan latar belakang individu dari semua kalangan baik oknum pegawai pemerintah, oknum kepolisian, dan sebagainya yang terlibat dalam tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi pola pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan oleh berbagai institusi terkait. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memotivasi se-seorang untuk menyalahgunakan narkoba, antara lain: (a) Keinginan untuk mencoba nar-koba yang biasanya ditawarkan secara gratis oleh teman atau rekan; (b) Pergaulan bebas; (c) Beratnya beban hidup atau permasalahan hidup juga memberi sumbangsih dan motivasi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba; (d) Mudahnya memperoleh obat-obatan jenis tertentu yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja; (e) Ketidaktahuan tentang efek dari narkoba itu sendiri. Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, ada beberapa intitusi yang berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, antara lain pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort di masing-masing Kota/Kabupaten, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara, BBN Kota Kendari dan BNN Kabupaten Konawe, Dinas Ke-sehatan Kota/Kabupaten, dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan serta masyarakat itu sendiri. Peran yang dijalankan oleh beberapa institusi telah cukup maksimal, namun institusi lainnya seperti BNN belum menunjukkan kinerja yang maksimal, khususnya pada bidang pemberdayaan dan pemberantasan; Dinas Kesehatan pada aspek pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan peredaran obat-obatan kategori tertentu; serta Lapas, pada aspek pembinaan narapidana juga tampaknya belum maksimal khususnya jika di bandingkan dengan Lapas-Lapas lainnya di Indonesia. Kata kunci: penguatan, peran, penanggulangan, peredaran, penyalahgunaan, narkoba