Persepsi Birokrat Pendidikan di Bangka Belitung Terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB RI Tentang Izin Belajar - Soleha, Soleha (PASCASARJANA IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG, 2018)
AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi birokrat pendidikan, terkait pemberian izin belajar bagi calon mahasiswa khususnya PNS yang melanjutkan pendidikan ke program pascasarjana IAIN SAS Babel. Penelitian ini menjadi penting karena banyaknya persepsi birokrat pendidikan dalam mengintepretasikan dari Permen PAN dan RB, sehingga proses pemberian izin belajar banyak terkendala. Jenis Penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian persepsi birokrat pendidikan tentang izin belajar memiliki kesamaan. Namun, dalam mengintepretasikan Permen PAN dan RB tentang proses izin belajar yang dilakukan mahasiswa dengan status PNS baik dari kementrian agama dan pendidikan memikili hasil yang berbeda. Keyword: persepsi, izin belajar, Program PascasarjanaAbstractThe purpose of this study was to determineeducationbureaucrat’s perception, in giving the study permits for students candidates, especially civil servants who continued their education in graduate programIAIN SAS Bangka Belitung. This research is important because there are many education bureaucrats’s perception in interpreting the regulation of State Minister of Administrative and Bureaucratic Reform , so that the study permits is not easy to be issued. This research used field study with an empirical juridical approach, namely analyzing problems by integrating legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of the study reveals that education bureaucrats’s perceptions about study permits are not different. However, there weredifferent results in interpreting the regulation of State Minister of Administrative and Bureaucratic Reform related to the process of study permits conducted by students who work as civil servant in the Ministry of Religious Affairs and Ministry of Education.Keyword: perception, study permit, Postgraduate Program