Penerapan Cukai Minuman Berkarbonasi, Diperlukan Kolaborasi Sektor Kesehatan dan Keuangan - Fajar Ramadhitya Putera (Universitas Padjadjaran, 2018)
Keamanan makanan merupakan isu yang terkait dengan berbagai bidang seperti kesehatan, perdagangan dan perindustrian sehingga penanganannya pun dapat dilakukan melalui pendekatan lintas sektor. Saat ini pemerintah sedang membahas rencana penerapan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Sesuai UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai. Penetapan Barang Kena Cukai untuk minuman ringan berkarbonasi yang berpemanis atas dasar dampak kesehatan dikaji dengan mempertimbangkan data-data pendukung keterkaitan pola konsumsi minuman tersebut di Indonesia dan dampak kesehatannya melalui Studi Diet Total (SDT). Perspektif kesehatan masyarakat cenderung mendorong penetapan pajak yang cukup tinggi untuk memicu efek yang bermakna pada pola konsumsi. Dalam prakteknya, sebagian besar pajak ditetapkan sekitar 10%, meskipun Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab baru baru ini menerapkan pajak hingga 100% untuk minuman berpemanis. Bentuk paling efektif sepertinya cukai yang diterapkan pada basis volume atau berat dan dimasukkan ke dalam harga jual. Pajak dalam persentase harga cenderung mendorong konsumen untuk melakukan substitusi ke produk yang lebih murah namun bukan produk yang lebih sehat. Efektivitas intervensi fiskal dapat ditingkatkan dengan upaya edukasi konsumen terkait dasar pengenaan pajak pada produk. Di Meksiko, penerapan pajak pada minuman berpemanis disertai dengan kampanye pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk mendukung perubahan perilaku dan intervensi struktural untuk meningkatkan ketersediaan air yang dapat diminum.Kata kunci : cukai, minuman berkarbonasi, fiskal