IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER KOTA JAMBI: KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI, DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI DAN SMA DI KOTA JAMBI - Mahluddin Mahluddin (Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)
Abstrak Masalah yang akan di teliti adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota jambi tentang pendidikan karakter di SMA di kota jambi, serta tentang implementasi kebijakan pendidikan karakter pemerintah kota jambi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang didasari oleh filsafat positivesme yang memandang setiap realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Pendekatan yang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosiologis dengan menggunakan metode scientific.Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di dinas pendidikan Kota Jambi adalah kebijakan tentang pelaksanaan KTSP di setiap sekolah, ini mengikutui kebijakan pusat.Masalah kebijakan yang ditungkan pemerintah dalam KTSP yaitu masalah MUlOG, tetapi belum ada dari dinas pendidikan..Kebijakan yang dibuat oleh dinas kota yaitu permen 59 tentang lintas minat dari jurusan IPA ke jurusan IPS atau sebaliknya.Kebijakan tentang permen no 53, tentang sikap siswa sangat menentukan untuk naik kelas atau kelulusan.Kebijakan tentang kurikulum yang digunakan sekarang adalah k13.Kebijakan pemerintah dinas pendidikan kota Jambi tentang waktu isterahar selama 40 menit saja.Kebijakan dinas kota Jambi tentang jadwal ujian mulai tanggal 20-30 Mei.Kebijakan pemerintah kota menetapkan penerimaan siswa baru melalui onlene pemkot 80 % dan kepala sekolah 20%.Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota tentang pakaian yang dipakai oleh guru setiap hari yaitu mengikuti aturan pemerintah pusat, senin selasa rabu berpakaian putih hitam kamis pakai baju batikbatik jum,at pakai baju melayu.Pemerintah melakukan kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat tentang ujian akhir dengan menggunakan onlene.Kebijakan pemerintah dinas kota tidak boleh memungut uang dari siswa dan wali murid.