UPAYA PDAM DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN SUPLAY AIR BERSIH KEPADA PELANGGAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Di Kota Pontianak) - NIM. A1012141076, SARI SEPTIAWATI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2019)
Air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah memberikan pelayanan berupa pemsahaan air bersih (PAM/PDAM). Masyarakat sebagai konsumen air bersih mengeluhkan pelayanan PDAM karena kualitas air yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi serta mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam hal ini air bersih dari PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor- faktor penyebab tidak dipenuhinya hak-hak konsumen serta upaya penyelesaian tuntutan konsumen terhadap kelalaian yang dilakukan oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak.Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis nonnatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dokumen yang terkait dengan perlindungan konsumen air bersih, serta didukung dengan wawancara kepada konsumen air bersih di Kota Pontianak dan Pejabat PDAM Tirta Tirta Khatulistiwa Pontianak.Hasil penelitian menunjukkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha,