PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN - Yakub Murdani (Universitas Galuh Ciamis, 2017)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan/perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Belum optimalnya pengawasan BPD dalam pengukuran pembangunan infrastruktur sehingga dirasakan berjalan tanpa kontrol. Belum optimalnya BPD dalam melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu data mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Peneliti menentukan jumlah informannya adalah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa 1) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakann. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa, kurang dipahaminya standar proyek, kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, belum dimilikinya data-data, kurangnya anggaran untuk operasional anggota, lokasi proyek yang sangat jauh dan rendahnya keingingan anggota BPD. 3) Upaya-upaya mengatasi, diantaranya meminta data-data pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa terkait jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan, data terkait jenis-jenis pembangunan dan meminta acuan standar proyek dari pihak dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, mengajak anggota BPD untuk datang ke lokasi proyek dan upaya menambah alokasi biaya operasional. Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Infrastruktur