ANALISIS SOSIO-YURIDIS PEMEKARAN KABUPATEN BALANIPA - Sulaeman Sulaeman (Universitas Sulawesi Barat, 2018)
AbstrakPeran elite lokal Pembentukan daerah otonom Kabupaten Balanipa mengesankan pembangunan dan komunikasi pada Pemerintah pusat dengan proses penyiapan teknokratis/administrasi atas sejumlah kekurangan persyaratan morathorium Rancangan Undang-Undang (RUU). Kebijakan pemekaran daerah berdasar PP No. 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan Kabupaten Balanipa namun demikian semua elite tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan elite lokal, regional, dan pusat. Semua permasalahan tersebut merupakan kombinasi elite yang sangat kuat yang oleh elite lokal, regional, dan pusat. Pada tingkat masyarakat perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa didasarkan pada kesadaran kolektif berbasis teritori-etnik dari tokoh masyarakat (civil society) memaksa mereka untuk bekerjasama dengan pejabat negara demi memperjuangan kejayaan masa lalu sebagai wilayah bekas kerajaan sebagai wilayah administrasi Kerajaan Balanipa. Landasan ide tersebut kemudian dijadikan upayakonsolidasi dengan para elite di aras lokal. Dimana peran masyarakat yakni mobilisasi massa sebagai bagian dari wujud aspirasi masyarakat dalam upaya mengontrol keputusan penetapan Pembentukan kabupaten Balanipa di ruang Rapat Badan Legislasi Nasional (Baleg) DPR RI pemerintah pusat.